Padang, Padangkita.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas 400 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas (Unand) yang akan ditugaskan sebagai tim verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi di 13 kabupaten/kota di Sumbar.
Gubernur menjelaskan, dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan, para mahasiswa akan didampingi oleh tim teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD setempat, serta mendapat pengawalan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing wilayah terdampak.
“Proses verifikasi ini kita targetkan tuntas pada 9 Januari 2026,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat (2/1/2026).
Mahyeldi menegaskan, hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar utama penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumbar. Karena itu, ia berharap proses verifikasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk menjaga kelancaran sekaligus meminimalisir potensi intervensi, tim verifikasi akan didampingi Babinsa di lapangan. Selain itu, para mahasiswa juga telah dibekali petunjuk teknis sebelum turun ke lokasi,” ungkapnya.
Gubernur juga mengapresiasi dukungan dan peran aktif BNPB serta Universitas Andalas dalam percepatan penanganan bencana di Sumbar. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penyusunan dokumen R3P dapat segera dirampungkan.
“Dengan sinergi yang kuat, kita berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, sehingga semangat ‘Sumbar Bangkit’ pascabencana benar-benar dapat terwujud dalam waktu dekat,” kata Mahyeldi.
Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian menyampaikan berdasarkan data BNPB, tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang benar-benar bebas dari risiko bencana. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Sumatera Barat, merupakan wilayah rawan bencana.
Karena itu, menurut dia, pemahaman kebencanaan harus dimiliki secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Ia juga menyebutkan, dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu, Sumatera Barat termasuk daerah yang relatif cepat keluar dari status tanggap darurat.
Dari 13 daerah di Sumbar yang sempat menetapkan status tanggap darurat bencana, saat ini 12 daerah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabupaten Agam menjadi satu-satunya daerah yang masih berstatus tanggap darurat.
Rustian menegaskan, penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi sebuah keharusan dalam penanganan kebencanaan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi berpesan kepada para mahasiswa yang akan turun sebagai tim verifikasi rumah terdampak bencana agar melaksanakan pendataan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan BNPB.
Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Peraturan Rehab-Rekon Pascabencana, Validasi Data Kunci Percepatan
“Ketepatan dan kecepatan dalam pendataan sangat dinantikan masyarakat, karena ada ribuan warga terdampak yang berharap segera mendapatkan kepastian,” ujarnya. [*/adpsb]
