Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: 279 juta data pribadi orang Indonesia bocor dan diperjualbelikan secara daring
Padang, Padangkita.com - Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar), Adrian Tuswandi menyayangkan bocornya jutaan data pribadi penduduk Indonesia dan dijual secara daring.
Adrian mengatakan data pribadi dalam Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah kategori informasi publik yang dikecualikan.
"Jangankan dijual, siapapun yang menyebarnya bisa dipidana tanpa seizin pemiliknya sesuai pasal 51 hingga 57 di bab ketentuan pidana," katanya, Sabtu (22/5/2021).
Informasi pribadi, katanya, yang disebarkan via media sosial (medsos) juga bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Seperti kasus orang mengambil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain di Padang setahun lalu dan diunggah ke Facebook, si pemilik KTP melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Sumbar. Artinya, yang menyebarkan begitu saja sudah begitu ancaman hukumannya, apalagi dijual ke pihak asing," ucapnya.
Dirinya meminta negara untuk secara serius melindungi data pribadi rakyatnya agar kejadian seperti itu tak kembali terulang. Saat ini, katanya, sudah ada rergulasi terkait perlindungan data pribadi.
"Seharusnya, informasi data pribadi dijual ke pihak asing menjadi momentum mempercepat pengesahan dan UU Perlindungan Data Pribadi," katanya.
Sementara itu, melalui rilisnya, juru bicara (jubir) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dedy Permadi mengatakan data pribadi penduduk Indonesia diduga dijual ke pihak asing oleh sebuah akun bernama Kotz di Rait Forums.
Dia menjelaskan, akun Kozt merupakan penjual dan pembeli data pribadi. Sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak Kamis (20/5/2021).
"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," ujarnya.
Hasil investigasi Kemenkominfo, katanya, ditemukan sampel data diduga kuat identik dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Dasarnya ada pada struktur data yang terdiri dari nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ulasnya.
Dedy Permadi mengeklaim bahwa saat ini pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.
"Terdapat tiga tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan pemblokiran, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan pemutusan akses," katanya.
Dedy mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Kemudian peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik).
Baca Juga: Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Bocor, Dijual di Forum Online
"Sistem elektroniknya yang mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada kami dan pihak berwenang lain. Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," tuturnya. [abe]
