Padang, Padangkita.com — Hingga saat ini, setidaknya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang telah membangun 200 aplikasi.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Boby Firman melalui Kepada Bidang (Kabid) e-Goverment, Romy Elpa Segas mengungkapkan apa yang menjadi kendala aplikasi tersebut tidak berjalan maksimal selama ini.
“Permasalahan kita pada hari ini adalah, aplikasi-aplikasi yang telah ada ini belum saling terintegrasi aplikasi. Dikarenakan data yang dibangun masih secara parsial,” ucapnya dilansir Kamis (4/5/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, Kendatipun terdapat masalah, tentu hal tersebut selalu dicarikan jalan keluar. Segala upaya juga sudah dibangun dalam menciptakan aplikasi yang minim kekurangan.
“Untuk itu, kita mengupayakan membangun aplikasi yang memiliki integrasi. Mulai dari pengelolaan birokrasi, pegawai, program kegiatan, struktur organisasi yang bekerja untuk membangun dalam melayani proses birokrasi,” jelasnya.
Hal itu menurut Romy, tentunya memerlukan keilmuan yang tepat. Apalagi menimbang selama proses yang dirancang matang dari awal, tidak akan mengalami kesulitan ke depannya.
“Adapun target kita di tahun 2023 ini adalah sistem yang dirancang saling berintegrasi. Alhamdulillah modul sudah mulai berjalan,” cecarnya.
Suatu sistem yang dirancang, perlu adanya keterikatan di antaranya. Misalnya, dengan tidak adanya integrasi, informasi dari aplikasi sulit untuk dijadikan pengambil keputusan bagi pimpinan.
“Adapun aplikasi yang secara umum paling banyak dibuat ialah website, SKPD, e-kelurahan, e-SPM, kepegawaian, absensi, e-audit, geospasial, dan pemetaan,” ungkapnya.
Proses maintenance dari aplikasi, disampaikan mengikuti dan sesuai dengan requirment terbaru. Tentunya dengan requirment terbaru ini dapat mempermudah dalam pemeliharaan.
Masing-masing aplikasi yang dibuat tersebut tentunya memiliki manfaat yang dapat dinikmati dengan mudah oleh kedua belah pikah.
Baca Juga : Pemko Padang Luncurkan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat
“E-kelurahan, yaitu dapat mengefisienkan dalam pelayanan. Kebutuhan transaksi dapat berjalan dalam jaringan (online), cepat. Masyarakat dapat menunggu hasil dari rumah masing-masing. Dari segi pemerintahan lebih mengurangi biaya operasional,” pungkasnya. [*/hdp]
