Padang Panjang, Padangkita.com — Guna melindungi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, Pemko Padang Panjang bersama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Bukittinggi mengusulkan program Universal Labour Coverage (ULC).
Diskusi alot Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran, dan pihak BPJamsostek digelar di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Senin (20/9/2021).
Pencanangan ULC tersebut, rencananya akan diumumkan langsung secara resmi oleh Wako Fadly bersama BPJamsostek dalam waktu dekat ini.
Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang.
Termasuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
Kepala DPMPTSP Padang Panjang, Ewasoska, mengatakan, perlu perlindungan untuk semua pekerja yang ada di Kota Padang Panjang baik sektor formal maupun informal. Untuk itu perlu dilakukan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kita berharap stakeholder lain untuk mendukung program menuju 100 persen pekerja terdaftar di BPJamsostek di seluruh sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Kita menginginkan seluruh pemberi kerja, pekerjanya benar-benar mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPJS) Kota Padang Panjang tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 24.739 jiwa. Terdiri dari 44,29 persen atau lebih kurang 10.956 orang pekerja sektor formal dan sebanyak 55,71 persen atau 13.782 orang pekerja informal.
Namun, jumlah pekerja sektor informal yang pernah mendapatkan stimulan BPJamsostek sampai tahun 2021 adalah sebanyak 4.000 orang atau lebih kurang 29 persen.
Kepala BPJamsostek Cabang Bukittinggi, Ocky Olivia dalam diskusi bersama Wako Fadly menyebutkan, salah satu strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan ULC tersebut yaitu mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja sektor informal khususnya yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tahunnya.
“Banyak strategi atau kebijakan yang akan kita laksanakan untuk terwujudnya ULC ini, dan mengalokasikan anggaran untuk pekerja sektor informal ini sangat diperlukan melalui pemberian stimulan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Setelah berdiskusi, Fadly akan mendukung program ULC ini yang akan menyejahterakan masyarakat Padang Panjang baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal.
“Kita minta kepada yang terkait ini, untuk menyosialisasikan kepada semua masyarakat agar mereka tahu adanya program ULC ini,” ujar Fadly. [*/pkt]
