Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya keras menuntaskan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Hal ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan pada Selasa (24/12/2024).
Berdasarkan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI semester I tahun 2024, progres penyelesaian tindak lanjut oleh Pemko Padang telah mencapai 79,79 persen. Angka ini mendekati target yang ditetapkan, yaitu 85 persen.
Andree menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah agar rekomendasi temuan BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti.
Ia juga menginformasikan bahwa BPK-RI membuka ruang diskusi bagi kepala perangkat daerah mulai pertengahan hingga akhir Desember 2024.
Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh setiap perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kerja sama dari seluruh perangkat daerah sangat diperlukan agar rekomendasi temuan segera ditindaklanjuti. BPK-RI membuka ruang diskusi dari pertengahan bulan ini hingga akhir Desember 2024 kepada kepala perangkat daerah untuk memaksimalkan kesempatan ini,” ujar Andree.
Menjelang akhir tahun anggaran, BPK-RI dijadwalkan kembali melakukan pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Menghadapi pemeriksaan ini, Andree menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan akurat.
Persiapan matang ini krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kota Padang selama 10 tahun berturut-turut.
Prestasi ini menjadi tolok ukur penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Menjelang akhir tahun anggaran, BPK-RI kembali akan melakukan pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih Kota Padang selama 10 tahun berturut-turut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andree menyampaikan informasi terkait penyusunan peraturan baru oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai prioritas pengawasan tahun 2025.
Fokus pengawasan tersebut meliputi capaian indikator ekonomi makro, pelayanan standar minimal, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam konteks pengawasan yang semakin ketat, Andree menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Ia menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk melakukan pemetaan risiko dan menyusun rencana pengendalian yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari.
“Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu memberikan jaminan kualitas, pembinaan, serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko,” tegas Andree.
Baca Juga: Serahkan LKPD, Pemko Padang Berharap Kembali WTP
Ia berharap dengan langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan, Pemko Padang optimistis dapat mempertahankan opini WTP dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. [*/hdp]
