Bogor, Padangkita.com - Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mendorong adanya percepatan revitalisasi Terminal Baranangsiang guna optimalisasi moda transportasi publik khususnya menjelang Lebaran tahun 2024.
Diketahui Terminal Tipe A Baranangsiang sejak tahun 2018 hingga saat ini masih terganjal status hukum sehingga tidak dapat memanfaatkan dana APBN untuk pembenahan secara fisik terminal yang kondisinya diketahui jauh dari memadai.
"Perhatian kami adalah terkait sarpras di terminal tipe A Baranangsiang ini saya kira-kira sangat jauh dari memadai. Akar masalahnya ternyata bukan dari konteks perbaikan melainkan konteks legalitas. Karena tidak mungkin APBN mengintervensi status terminal yang secara legalitas masih bermasalah," kata Mulyadi dalam keterangannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Terminal Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dikutip Kamis (21/3/2024).
Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu meminta Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian status hukum pengelolaan terminal tipe A Baranangsiang agar revitalisasi terminal Baranangsiang dapat segera dilakukan dan integrasi moda transportasi di terminal tersebut menjadi lebih optimal.
"Maka tadi saya sendiri meminta BPTJ Kemenhub memberikan laporan khusus termasuk rencana aksi dan perkiraan waktu agar kedepan terminal Baranangsiang bisa segera direvitalisasi dengan baik. Kalau moda transportasi dan sarpras terminalnya bagus saya kira ada potensi untuk mengurangi kemacetan terminal sebagai akses pintu masuk arah Jakarta," ungkap Mulyadi.
Untuk itu ia turut mengimbau, pemerintah Kota Bogor untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, serta berintegrasi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait agar menghasilkan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi minimnya sarpras dan pelayanan dalam meningkatkan pemenuhan standar pelayanan angkutan massal.
"Apalagi lokasi area terminal yang strategis dan komersialnya masih tinggi ditambah dekat dengan istana bogor, dimana simbol kekuasaan dan simbol pengelolaan anggaran terpusat di istana," ujarnya.
Baca juga: Komisi X DPR RI Usul PON dan Peparnas 2024 tidak Andalkan Anggaran BA-BUN
"Saya kira ini mudah-mudahan ada solusi terbaik guna pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan Massal dalam rangka mendukung kelancaran, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dalam persiapan angkutan Lebaran tahun 2024," pungkasnya. [*/rjl]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
