Jumat, 20/11/2026 | 18:45 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi dalam Pemancangan Pembangunan Jalan Tol di Limapuluh Kota

Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Format mengadu ke Ombudsman Sumbar soal jalan tol Padang-Pekanbaru di Limapuluh Kota.
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. [Foto: Fakhru/Padangkita.com]
Ukuran teks 16px

Oleh karena itu, Format pun melapor ke Ombudsman agar bisa membantu masyarakat dalam meluruskan informasi yang beredar. Mereka juga berharap Ombudsman bisa memfasilitasi mereka untuk hearing dengan pemangku pembuatan kebijakan seperti Gubernur Sumbar.

Ezi menegaskan, masyarakat tidak anti dengan pembangunan. Meski demikian, masyarakat pun meminta agar jalur tol dialihkan ke ke kawasan lain yang tidak produktif dan tidak padat penduduk.

Ada Potensi Maladministrasi

Padangkita.com: Tol Padang-Pekanbaru, Tol Padang-Sicincin, Kasasi Gubernur Ditolak MA, Berita Sumbar Terbaru,
Progres pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Skesi I atau jalur Padang-Sicincin [Foto: Dok. Hutama Karya]
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan warga itu. Ombudsman meminta masyarakat untuk melengkapi berkas jika ada dokumen yang belum lengkap.

Berdasarkan informasi awal yang diterima dari masyarakat, jelas Yefri, ada potensi maladministrasi dalam pemancangan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Itu tentu yang akan kita siapkan apakah ada dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur, karena itu ada potensinya. Apakah tidak memberi layanan, potensi itu juga ada. Itulah yang kami pelajari," jelasnya.

Baca juga: Masyarakat 5 Nagari Terdampak Jalan Tol Limapuluh Kota Nilai Ada Pelanggaran Hak Asasi

Sebelumnya, perwakilan masyarakat lima nagari Kabupaten Limapuluh Kota yang tergabung dalam Format juga mengadu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar. Menurut Ezi, pemancangan yang dilakukan di kawasan penduduk dan lahan produktif berpotensi melanggar HAM. [pkt]


Baca berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.