Jakarta, Padangkita.com - Pandemi Covid-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun juga berdampak bagi ekonomi dan sosial. Intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat memiliki tujuan agar warga negaranya tetap sehat dan tetap produktif.
Oleh karena itu masyarakat perlu menyadari bahwa kesehatan adalah aset terpenting bagi mereka dan merupakan investasi masa depan, sehingga upaya-upaya pencegahan menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program pemerintah.
“Apabila terjadi peristiwa global public health seperti pandemi Covid-19 ini, tentu ada permasalahan yang harus diantisipasi oleh sebuah negara hingga ke tatanan individu," ujar dr. H. Mohammad Subuh MPPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dalam Dialog Produktif bertema Pencegahan dan Pengobatan yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).
"Karena permasalahan ini menimbulkan berbagai efek, pertama tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian sudah mulai terdampak, saya lihat keamanan juga sudah mulai terganggu," tambahnya.
Dari kacamata ekonomi, katanya, pandemi Covid-19 harus dikendalikan, karena sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah juga terbatas. Oleh karena itu upaya menyehatkan masyarakat pun harus diprioritaskan,
“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi kesehatan kita juga melindungi negara," jelasnya
Ia menyebutkan perawatan pasien Covid-19 diketahui menelan biaya yang besar, rata-rata Rp184 juta per orang. Perawatan yang mahal ini karena pasien Covid-19 memerlukan perawatan secara khusus.
Baca juga: Hindari Dampak Terburuk Covid-19 dengan Hidup Sehat dan Berhenti Merokok
“Kalau memerlukan perawatan misalnya ICU itu satu hari Rp15 juta, apalagi menggunakan ventilator. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp17 juta per hari. Kondisi inilah yang harus dihindari, semua biaya saat ini tanggung jawab negara," kata dr. Subuh.
"Namun kita ada batasnya yang tadi saya sebut sumber dayanya terbatas. Oleh karena itu sumber daya yang ada ini kita optimalkan dengan upaya-upaya pencegahan," lanjutnya.
dr. Subuh menyebut ada istilah externality yang dikenal dalam ilmu ekonomi kesehatan, di sini, vaksin termasuk dalam externality positif.
“Nilai externality pada vaksin ini sangat besar sekali, karena saat kita menerima vaksin, tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga orang lain. Analoginya seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan, ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi terhindarkan, itu contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang Kesehatan faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan, dan yang salah satunya dalam bidang kesehatan disebut perlindungan spesifik adalah imunisasi”, terang dr. Subuh.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan vaksin Covid-19 yang sudah disiapkan pemerintah baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar.
Ia mencontohkan uji klinik vaksin Covid-19 fase tiga yang melibatkan 1620 relawandi Bandung. Menurutnya, pengujian tersebut berjalan yanpa kendala yang berarti "baik-baik saja"
"Kemudian pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari luar negeri yang sudah selesai melakukan uji klinik fase III. Yang juga penting digarisbawahi adalah, pemerintah sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan kepercayaan," jelasnya,
Subuh menyebut pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan vaksin Covid-19 sebab Presiden dan Wakil presiden pun terlibat langsung dalam simulasinya.
"Di Bogor Presiden terlibat langsung dalam simulasi, di Kerawang Wakil Presiden, ini artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan, sehingga nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi," terangnya.
Meski nantinya vaksin dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi ini perlu proses terlebih dahulu, terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Negara memiliki kewenang tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya," kata dr. Subuh.
“Pada saat ini pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti ini maka pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat tidak perlu ragu, saat vaksin datang, pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan efektivitasnya”, tutup dr. Subuh. [*/try]
