Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa tingkat inflasi Sumbar tahun 2023 berada pada angka 3,14 persen year on year (yoy), mengalami perbaikan signifikan ketimbang tahun 2022 yang tercatat 7,43 persen yoy.
Meski demikian, kata Mahyeldi, upaya pengendalian inflasi saat ini sangat diperlukaan, mengingat kebiasaan peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas menjelang pergantian tahun.
"Keberhasilan Sumbar menurunkan inflasi adalah bagian dari prestasi yang patut kita apresiasi. Awalnya pada tahun 2022, inflansi kita berada pada peringkat ke-22 dari 34 provinsi, tetapi saat ini Sumbar berada di peringkat 14 secara Nasional," kata Gubernur Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Rabu (20/12/2023).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, para kepala OPD, serta instansi dan lembaga terkait lainnya.
Keberhasilan TPID Sumbar, kata Gubernur, tak terlepas dari peran kepala Perwakilan BI Sumbar beserta jajaran, bersama instansi dan lembaga terkait lainnya. Namun, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024, ia menegaskan upaya pengendalian inflasi masih sangat perlu ditingkatkan.
“Sejarah menunjukkan hampir selalu terjadi peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan tertentu, seperti ayam, telur, gula, cabai merah, dan minyak goreng. Khusus di Sumbar, termasuk komoditas jengkol itu sangat tinggi permintaannya pada masa libur panjang yang sebentar lagi akan kita jelang," kata Gubernur.
Tidak itu saja, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa sektor transportasi selama masa libur Nataru juga dapat menyumbang peningkatan inflasi. Selain itu, sektor transportasi turut berpotensi mengganggu produktivitas produksi bahan pangan serta masa tempuh distribusi barang kebutuhan di Sumbar.
“Oleh karena itu, untuk mengatasi semua potensi kenaikan inflasi, diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak, termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama A menjelaskan, Sumbar termasuk daerah yang turut menyumbang kenaikan inflasi secara nasional. Kondisi ini juga dibarengi fakta bahwa saat ini sejmlah provinsi juga terkena dampak badai el nino.
"Kenaikan inflasi sendiri didorong oleh terjadinya kenaikan harga pangan, sebagai dampak keterbatasan pasokan akibat cuaca eksrim karena el nino. Ditambah lagi, tarif transportasi yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan," kata Wahyu.
Oleh sebab itu, lanjt Wahyu, memang sangat diperlukan kolaborasi intensif TPID, terutama dalam pelaksanan komitmen terkait penguatan ketahanan pangan. Oleh karenanya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas pangan agar harga menjadi terkendali.
Baca juga: Keamanan dan Kenyamanan Nataru, Gubernur Mahyeldi Ingatkan soal Lonjakan Wisata dan Cuaca
"Berdasarkan trend komoditas yang mengalami inflansi, itu terutama sekali cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan jengkol menjelang Nataru di Sumbar. Tentu kita berharap agar seluruh Anggota TPID Sumbar mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga menjelang Nataru tahun ini,” katanya. [*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
