Bupati Agam dari Masa ke Masa, dari Djosan hingga Andri Warman

Penulis: Redaksi

Berita Agam hari ini dan berita Sumbar hari ini: Dalam sejarahnya, Agam telah dipimpin oleh belasan bupati berbeda

Padang, Padangkita.com – Sejak 26 Februari 2021, masyarakat Agam telah memiliki bupati dan wakil bupati baru. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik Andri Warman dan Irwan Fikri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2021–2024.

Sebagai kabupaten, Agam telah berdiri pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Status wilayah Agam semula berupa luhak dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi. Dalam sejarahnya, Agam telah dipimpin oleh belasan bupati berbeda.

Berikut Padangkita.com hadirkan sejarah Bupati Agam dari masa ke masa.

Dikutip dari buku Sejarah Kabupaten Agam: Sejak Proklamasi Hingga Reformasi yang disusun oleh M. Nur MS dkk. Bupati Agam pertama dijabat oleh Muhammad Djosan St. Bijo Rajo. Ia dilantik oleh Residen Sumatra Barat Muhammad Sjafei pada 8 Oktober 1945.

Memerintah pada masa awal kemerdekaan, Djosan ikut terlibat dalam upaya menentang kembali penjajahan Belanda. Ia membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk mengangkat senjata hingga membuat ia ditangkap tentara Belanda.

Djosan sempat mendekam satu hari dalam tahanan atas tuduhan melakukan perbuatan menghasut dan mengganggu ketertiban. Selama dalam tahanan, Djosan tidak memperlihatkan rasa gentar dan malah memperingatkan bahwa dirinya tidak mau tunduk terhadap Sekutu.

Djosan tidak lama memerintah di Kabupaten Agam. Memasuki tahun 1946, ia digantikan oleh Rivai, seorang dokter yang berdinas di Rumah Sakit Umum Bukittinggi. Masa pemerintahannya hanya berlangsung satu tahun.

Pada tahun 1947, dr. Rivai digantikan oleh Jamalus Yahya. Seperti pendahulunya, Jamalus Yahya berlangsung memerintah selama satu tahun. Ia digantikan oleh BA Murad pada tahun 1948.

Tidak ada catatan mengenai kepemimpinan Rivai maupun Jamalus Yahya. Pergantian kepala daerah yang berlangsung silih berganti merupakan hal yang wajar akibat belum stabilnya keadaan negara.

Pada pengujung tahun 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda ke-2 yang mengancam eksistensi Republik Indonesia. Di Sumatra Barat, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 19 Desember 1948 di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara

Di tengah suasana darurat, jabatan kepala daerah yang sebelumnya dipegang oleh sipil diserahkan kepada militer, begitu pula Agam. Hal ini dikarenakan berada dalam keadaan berang, instansi pemerintahan terpisah-pisah dan bercerai, sedangkan banyak soal-soal yang mesti mendapat keputusan cepat dan tegas, terutama mengenai pertahanan.

Untuk menjamin efektifnya jalan perjuangan, perlulah pimpinan pemerintah dipegang oleh militer agar dapat dengan langsung memberi perintah dan instruksi kepada kesatuan-kesatuan tentara.

Terhitung sejak awal 1949, Agam dipimpin oleh Bupati Militer Letkol Dahlan Djambek. Ia adalah Komandan Divisi III Front Utara Sumatra Barat. Perannya sebagai pimpinan militer sangat strategis, apalagi BA Murad tidak berada di Bukittinggi yang dibumihanguskan oleh Agresi Militer Belanda ke-2.

Selama memerintah, Dahlan menjadikan Kamang sebagai pusat. Dari sana, ia memimpin Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berperang menghadapi Belanda.

Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949, Kantor Bupati Agam yang berada di Kamang kembali dipindahkan ke Bukittinggi. Seiring itu, estafet kepemimpinan Dahlan dilanjutkan oleh Said Rasyad. Namun, masa jabatannya hanya seumur jagung.

Memasuki 1950, Agam dipimpin oleh Harun Alrasyid. Harun yang dimaksud bukan Harun Al-Rasjid Zain (kelak Gubernur Sumatra Barat).

Harun menjabat hingga tahun 1955. Setelah itu, ia digantikan Aminoedin St. Syarif dari tahun 1955 hingga 1958. Pada masa Aminoedin, Agam diresmikan sebagai kabupaten. Peresmian ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.

Pengganti Aminoedin adalah A. Dt. Parpatiah, yang menjabat dari 1958 hingga 1961. Selama periode ini, kondisi perpolitikan di Sumatra Barat diwarnai konflik, terutama antara daerah dengan pusat. Hal itu diperparah dengan terjadinya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dari tahun 1961 hingga 1967, Agam dipimpin oleh Taswar Akip. Dalam buku Sejarah Kabupaten Agam: Sejak Proklamasi Hingga Reformasi dituliskan, Taswir memiliki ambisi untuk menjadikan Agam sebagai kabupaten terkemuka di Sumatra Barat.

Untuk mewujudkan ambisinya, Taswar memulai dari merapikan pengelolaan administrasi. Upayanya ini berhasil mengangkat citra Agam sebagai kabupaten yang memiliki kemampuan pengelolaan administrasi terbaik di Sumatra Barat.

Setelah Taswir, Bupati Agam yang memerintah adalah Kamaroeddin dari tahun 1966 hingga 1973. Kepemimpinan Kamaroeddin dilanjutkan oleh Ahmad Syahdin dari tahun 1973 sampai 1980. Sayangnya, tidak ada catatan mengenai sepak terjang Kamaroeddin dan Ahmad Syahdin selama menjadi bupati.

Dari tahun 1980 sampai 1989, Agam dipimpin oleh Letkol Muhammad Nur Syafei. Ia disebut sebagai Bupati Agam yang fenomenal lantaran dirinya memulai upayanya memindahkan ibu kabupaten keluar dari Bukittinggi.

Gagasan pemindahan ibu kota kabupaten sebenarnya telah mengemuka sejak 1956. Akan tetapi, instabilitas politik dan keamanan sebagai dampak PRRI membuat gagasan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Nur memang latar belakang militer, tapi ia mampu menggerakkan jajarannya tanpa menggunakan kalimat perintah. Berkat tangan dinginnya, ia dianggap berhasil mempersiapkan pemindahan ibu kabupaten. Hal itu ditandai dengan dibangunnya infrastruktur jalan dan gedung pemerintahan di daerah Lubuk Basung.

Selain itu, Nur dianggap berhasil membawa investor membuka perkebunan sawit dan kakao di wilayah Lubuk Basung dan Palembayan, walaupun pembukaan itu belakangan menyisakan sejumlah masalah sosial. Namun, Nur belum sempat meresmikan peresmian Lubuk Basung sebagai ibu kota kabupaten lantaran ia meninggal dunia pada 1989, setahun sebelum masa jabatan periode keduanya.

Sepeninggal Nur, Anwardin ditunjuk sebagai pejabat sementara. Ia tidak melakukan tindakan signifikan untuk pemindahan ibu kota kabupaten karena tugas pokoknya hanya melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sampai diangkatnya bupati yang baru.

Pada tahun 1990, hasil pemilihan Bupati Agam di DPRD menetapkan Kol (Inf) Gustiar Agus sebagai peraih suara terbanyak. Ia dilantik pada 12 Februari 1990.

Tugas utama Gustiar yakni menuntaskan pemindahan ibu kota kabupaten. Pada 10 Juli 1993, Lubuk Basung akhirnya resmi menjadi ibu Kabupaten Agam. Adapun kegiatan pembangunan menonjol yang dilakukan Gustiar salah satunya yakni pembangunan Stadion Manggopoh untuk MTQ Tingkat Sumatra Barat ke-X pada 1994.

Gustiar hanya menjabat satu periode hingga 1995. Penggantinya adalah Kolonel Ismu Nazif, seorang TNI Angkatan Darat. Ia banyak memperlihatkan gaya kepemimpinan militer. Aktivitas pembangunan semasa periode Ismu Nazif yakni pembangunan jalan kelas nasional dan provinsi, termasuk jalan dua jalur di Lubuk Basung. Namun, seperti Gustiar, Ismu Nazif hanya menjabat satu periode, yakni hingga 28 Februari 2000 .

Selanjutnya, Aristo Munandar terpilih sebagai bupati. Pada masa Aristo, pemilihan bupati disandingkan dengan wakil bupati. Dalam hal ini, Aristo didampingi oleh Syafruddin Arifin sebagai wakil bupati Agam pertama. Adanya jabatan wakil bupati merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Aristo memiliki latar belakang birokrat, sementara Syafruddin merupakan seorang pengusaha perkebunan sawit. Duet Aristo-Syafruddin mampu membawa laju pertumbuhan Kabupaten Agam sebesar 4 hingga 5 persen, melebihi laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Pendapatan regional per kapita rata-rata per tahun berkisar di antara angka 5 sampai 6 juta.

Secara khusus, Aristo memberi perhatian terhadap dunia olahraga. Hal itu ditandai dengan diagendakannya Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten Agam, yang merupakan Porkab pertama di Sumatra Barat. Untuk menunjang kegiatan itu, maka dibangun Gedung Olahraga dengan memanfaatkan tanah Padang Pusaro di pusat kota.

Ketika Aristo maju kembali dalam pemilihan kepala daerah langsung pertama pada 2005, ia menggandeng Ardinal Hasan sebagai wakil. Hasil penghitungan suara menempatkan pasangan ini sebagai pemenang. Mereka dilantik pada 13 Agustus 2005.

Setelah itu, pemilihan bupati kembali digelar pada 30 Juni 2010. Hasilnya, pasangan Indra Catri dan Umar keluar sebagai pemenang. Indra Catri adalah seorang birokrat, sedangkan Umar adalah politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan ini dilantik pada 26 Oktober 2010. Sayangnya, Indra Catri harus ditinggal Umar yang meninggal dunia pada 22 Maret 2012. Irwan Fikri, seorang politikus PPP ditunjuk untuk mengisi kekosongan wakil bupati.

Ketika masa jabatan Indra Catri dan Irwan Fikri berakhir, mereka bersaing mencalonkan diri sebagai bupati. Dengan menggandeng wakil Trinda Farhan Satria, seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera, Indra Catri akhirnya memenangkan pemilihan dan memulai periode keduanya sebagai Bupati Agam sejak 17 Februari 2016.

Baca Juga: Lahan Gambut di Tanjung Mutiara Agam Terbakar, Air Kurang dan Cuaca Panas Buat Petugas Pemadam Kewalahan

Terakhir, pada pemilihan bupati Agam 2020 yang digelar 9 Desember lalu, Andri Warman terpilih sebagai Bupati Agam. Andri Warman adalah seorang politikus Partai Amanat Nasional yang berlatar belakang pengusaha. Uniknya, Andri Warman menggandeng Irwan Fikri yang merupakan mantan Wakil Bupati Agam dua periode yang lalu. [pkt]


Baca berita Agam hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler

Add New Playlist