Padangkita.com - Walikota Padang Mehyeldi Ansyarullah menyatakan sikap penolakan dan menentang pendudukan Israel di Yerussalem. Dalam orasinya di hadapan ribuan umat islam di halaman kantor gubernur Sumatera Barat dirinya menyatakan umat islam di seluruh dunia tidak boleh diam dengan tindakan Israel.
“Sesama umat Islam kita tidak boleh diam ketika saudara kita ditindas, dibunuh, dihancurkan rumahnya dan diambil paksa daerahnya. Maka itu kita umat islam di Padang harus menunjukan pada dunia bahwa kita adalah satu. Dan kita semua harus
maju dan bersuara membela Rakyat Palestina,” seru Mahyeldi, Jumat (15/12/2017).
Mahyeldi juga menegaskan agar umat islam bersatu padu untuk menolak atau boikot produk-produk milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Menurutnya, hal ini adalah salah satu bukti perlawanan umat islam terhadap mereka.
“Kepada kita semua agar tidak membeli atau pun menggunakan produk Israel dan konco-konconya. Ini bentuk penentangan kita dari kebiadaban mereka yang tidak berperikemanusiaan,” ujar Mahyeldi dikutip dari humas, Sabtu (16/12/2017).
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu memompa semangat masyarakat pengunjuk rasa untuk memperkuat komitmen melawan klaim bahwa Yerusalem ibukota Israel. Menurutnya, klaim itu merupakan bentuk penjajahan yang nyata. Apalagi selama
ini korban selalu berjatuhan karena kekejaman Israel dalam melakukan perebutan wilayah atau kekuasaan.
“Kita hadir disini sebagai warga dunia yang menyatakan sikap melawan klaim itu. Konstitusi kita di Indonesia jelas melawan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dan klaim ini jelas bentuk penjajahan, kita sudah sepatutnya bersikap,” tegas Irwan.
Ribuan masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Barat Peduli Palestina berunjuk rasa menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat soal Yurusallem. Mereka melakukan aksi ‘long march’ dimulai dariMesjid Nurul Iman menuju kantor Gubernur Sumbar di jalan Sudirman, Jumat (15/12/2017).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar dalam keterangan resminya menyatakan masyarakat Sumatera Barat mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donal trump yang megakui Al-Quds sebagai ibukota Israel.
“Pernyataan tersebut ilegal dan melanggar semua norma hukum internasional yang berlaku. Yurussalem adalah ibukota Palestina,” katanya.
Untuk itu, Masyarakat Sumatera Barat mendesak Amerika Serikat untuk mencabut pernyataan tersebut karena dapat memicu instabilitas di seluruh dunia dan keamanan dunia.
Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat akan mengusulkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera memberikan sanksi kepada presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah caranya yakni memblokade kunjungannya ke negara-negara anggota OKI.