Wako Padang Dilantik jadi Ketum PW MES Sumbar

Padangkita.com – Walikota Padang, Mehyeldi Ansyarullah dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) Sumatera Barat. Mahyeldi dianggap mampu memberdayakan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat.

Wakil Ketua MES Pusat, Firdaus Djaelani mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus memperhatikan aspek suplay dan demand produk syariah secara bersamaan. Hal itu, tidak hanya sebatas produk keuangan syariah saja.

Produk sektor perekonomian syariah lainnya yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata syariah, hotel syariah, produk ekonomi halal, dan produk pelayanan syariah lainnya.

“Kehadiran MES untuk mendorong bangkitnya ekonomi ummat. Potensi yang cukup besar ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tentunya, dengan meningkatkan efisiensi perekonomian syariah itu sendiri,” ujar Firdaus, dikutip dari humas, Senin (10/09/2018).

Sementara itu, Ketua Umum PW MES Sumbar, Mahyeldi mengatakan, menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Sumatera Barat telah sesuai dengan filosofi adat Minangkabau, yaitu Adat basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Untuk itu, sudah sepantasnya perekonomian syariah dikembangkan dan diberdayakan di Sumatera Barat.

“Poin utama kegiatan ekonomi syariah adalah mencari Ridho Allah Subhana Wa Ta’ala bukan hanya mencari keuntungan materi semata,” ungkap Walikota Padang tersebut.

Untuk itu, Mahyeldi menegaskan, pengurus PW MES Sumatera Barat berkomitmen untuk mengembangkan, mensosialisasikan dan meningkatkan perekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat dari segala aspek dan produk perekonomian syariah.

Ditambahkannya, perekonomi syariah untuk Kota Padang sendiri sejak beberapa tahun yang lalu telah dikembangkan dengan membentuk Kelompok Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tersebar di 104 kelurahan yang ada di Kota Padang.

“Dari hasil evaluasi sementara, 65 persen dari 104 KJKS tersebut dinyatakan sehat, 10 persen sudah masuk kepada kelompok usaha mandiri karena telah memiliki asset diatas 1 miliar dan tingkat NPL di bawah 10 persen. Sedangkan sisanya masih butuh pembinaan lebih lanjut,” ujar Mahyeldi.

Baca juga:
Pol PP Padang akan Tindak Tegas PKL 'Nakal'