Wagub Sumbar: Banyak OPD Tak Paham Soal Keterbukaan Publik

Wagub Sumbar: Banyak OPD Tak Paham Soal Keterbukaan Publik

Wagub Sumbar NasrulAbit (Foto: humas)

Lampiran Gambar

Wagub Sumbar NasrulAbit (Foto: humas)

Padangkita.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat mengakui banyak intitusi publik di sumbar yang belum paham dan mengaplikasikan keterbukaan informasi publik. Ketidakpahaman tersebut berbanding lurus dengan ketidaktahuan sejumlah Organisasi
perangkat Daerah (OPD) mengenai fungsi dan wewenang Komisi Informasi (KI) khususnya Komisi Informasi Sumatera Barat (sumbar).

"Kami akui, masih terdapat sejumlah OPD di Sumbar yang belum mengerti dan paham tentang pentingnya keberadaan Komisi Informasi ini," kata Nasrul Abit dikutip dari humas, Sabtu (30/12/2017).

Menurutnya, salah satu faktor penyebab ketidaktahuan tersebut adalah keberadaan Komisi Informasi Sumbar yang masih baru. Sehingga perlu sosialisasi secara menyeluruh agar semua intitusi mampu memahami fungsi dan wewenang dari Komisi informasi ini.

Meski demikian wagub menyatakan agar transparansi dan keterbukaan informasi di sumatera barat tetap terus di usahakan dan diupayakan. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi semua urusan dan prosedur harus berjalan dengan jelas dan terbuka.

"Pemprov Sumbar telah mengupayakan agar segala jenis pelayanan yang diberikan dilakukan secara terbuka dan transparan bahkan hingga unit pemerintahan terendah," jelasnya.

Pemprov Sumbar hingga kini terus mendorong agar terwujudnya keterbukaan informasi terutama pada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) di Sumbar.

Digarisbawahinya PTN/PTS di Sumbar secara khusus oleh Wakil Gubernur menyusul laporan yang disampaikan oleh Ketua KI Sumbar Syamsurizal yang menyebutkan bahwa PTN/PTS di Sumbar adalah badan publik dengan jumlah terkecil yang mengembalikan
kuisioner yang sebelumnya dikirim oleh KI Sumbar untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi PTN/PTS bersangkutan, di mana dari 117 kuisioner yang dikirim, hanya 6 kuisioner yang dikembalikan ke KI Sumbar.

"Sedikit sekali tadi disebutkan Perguruan Tinggi yang membalas laporan KI, hanya 0,05%, tentu bukan ini yang kita kehendaki. Harapan saya, keterbukaan informasi ini jadi satu prioritas kita. Saya harap kita, bagaimana kita berikan informasi yang sejelas-jelasnya supaya tidak ada lagi dusta di antara kita," sesal Nasrul Abit.

Baca Juga

Berita Pariaman, Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Pariaman, Subar, Sumatra Barat Terbaru Hari ini
Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Ini yang Akan Dilakukan
Berita Pariaman, Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi
Berita Agam, HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan, Agam, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan Penuh
Berita Kota Pariaman Terbaru. Tes CPNS Pariaman. 3.065 Peserta Ikuti Tes CPNS di Kota Pariaman. Ujian CPNS Pariaman. Baca Padangkita.com
Seleksi Penerimaan ASN Diperpanjang, Berikut Tahapannya
Berita Pariaman, PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi, Pendapatan Daerah, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat terbaru hari Ini
PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi
Batusangkar, Padangkita.com - Sasaran dan tujuan strategis yang ada pada dokumen perencanaan pemerintah daerah maupun OPD belum maksimal.
Evaluasi SAKIP 2020, Kinerja OPD di Tanah Datar Dinilai Belum Maksimal