Gerbang kampus Universitas Andalas di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. (Foto: Averroez)
Padangkita.com - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum Dan Politik (PHP) Universitas Andalas (UNAND) meminta kampus mengevaluasi kebijakan perihal Dana Pengembangan Institusi (PI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diduga menyalahi Permenristekdikti.
UKM PHP Unand dalam rilisnya menyatakan pemberlakuan dana PI dan UKT bagi Mahasiswa jalur Mandiri yang tidak sesuai dengan kemampuan perekonomiannya jelas menyalahi Permenristekdikti No. 39 tahun 2016 pasal 10 ayat (2),
“Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada Mahasiswa Baru program Diploma dan Program Sarjana yang melaui jalur mandiri tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai," kata Ketua UKM PHP Unand, Hemi L Febrinandes dalam rilis yang diterima Padangkita, Kamis (27/07/2017).
Menurutnya, pendidikan hari ini tidak begitu akrab dengan semua golongan, khususnya golongan yang kurang beruntung secara perekonomian. Pendidikan telah dijadikan sebagai sebuah komoditi yang diperjual-belikan untuk golongan tertentu.
Ia mencontoh persoalan yang dihadapi oleh salah seorang mahasiswa fakultas Hukum berinisial IZ. Dia mengalami masalah lantaran belum bisa melunasi sisa Dana Pengembangan Institusi (PI) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) karena adanya kendala perekonomian.
UKM PHP Unand menyataan bahwa IZ telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya untuk penangguhan pembayaran hingga semester selanjutnya dengan menemui pihak yang berwenang, yakni Wakil Rektor II. Namun dalam prosesnya, dia seakan dipermainkan dengan disuruh menemui pihak fakultas, tapi pihak fakultas melempar kembali ke pihak rektorat, dan begitu seterusnya tanpa adanya hasil.
Salah seorang pejabat kampus menawarkan IZ untuk mengurus Berhenti Studi Sementara (BSS). Tentu itu bukanlah alternatif solusi yang seharusnya diberikan oleh pihak kampus, karena secara psikologis bisa membunuh semangat IZ yang tengah antusias untuk berkuliah.
Permasalahan ini telah lama dikhawatirkan oleh UKM PHP UNAND. Pemberlakuan dana PI dan UKT bagi mahasiswa jalur Mandiri yang tidak sesuai dengan kemampuan perekonomiannya jelas menyalahi Permenristekdikti No. 39 tahun 2016 pasal 10 ayat (2),
“Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru program Diploma dan Program Sarjana yang melaui jalur mandiri tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai,” jelasnya.
Pihaknya meyakini bahwa IZ bukanlah satu-satunya mahasiswa yang menjadi korban kebusukan pendidikan kapitalis, masih terdapat banyak mahasiswa terbentur dengan persoalan yang bermuarakan pada keuangan.
UKM PHP Unand menuntut, pertama, pihak universitas memberikan tenggat waktu kepada semua mahasiswa yang menemukan kendala keuangan.
Dan kedua, pihak Universitas wajib mengevaluasi kebijakan perihal Dana PI dan UKT yang menyalahi Permenristekdikti.
