Pjs Direktur Pusako Minta Presiden Bentuk Tim Independen Pencari Fakta

UU Cipta Kerja, Berita Padang Terbaru, Berita Sumbar Terbaru,

Direktur PUSaKO Unand, Feri Amsari. (Foto: Aidil Sikumbang)

Lampiran Gambar

Pjs Direktur Pusako Feri Amsari. (Foto: Aidil Sikumbang)

PadangKita - Pjs Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen pencari fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak hanya diserahkan ke Polri saja, mengingat sejarah perseteruan Polri dengan Novel Baswedan.

“Pembentukan tim pencari fakta independen diperlukan agar terungkap fakta sebenarnya serta pihak yang bertanggung jawab menyerang Novel Baswedan,” ujar Feri, Jumat (14/4).

Dia menilai, tim pencari fakta independen bekerja selain penyelidikan polri yang terus berjalan. Hal demikian tentu akan mempercepat temuan siapa dibalik peristiwa tersebut.

Ia menilai penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK itu patut diduga terkait kasus korupsi yang ditangani Novel Baswedan. “Tidak hanya kasus e-KTP yang menyeret nama sejumlah anggota DPR, namun juga kasus korupsi lain dan kasus – kasus sebelumnya yang ditangani Novel.

Dikatakan Feri, Pusako meminta Jokowi untuk segera membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan figur – figur yang berintegritas seperti Mahfud MD, Busro Muqoddas dan Haris Azhar dari Kontras.

Sebelumnya, Novel mendapat siraman air keras setelah selesai melaksanakan ibadah salat Subuh di Masjid Al Ikhsan sekitar rumahnya di Kepala Gading Jakarta Utara, Selasa (11/4).

Saat menuju rumahnya, tiba-tiba orang tak dikenal menghampirinya dan menyiram air keras ke wajah Novel.

Koordinator Lembaga antikorupsi Integritas Arief Paderi mengkhawatirkan aksi penyerangan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau koruptor yang memusuhi gerakan pemberantasan korupsi oleh KPK.

Novel sering diteror saat memimpin sejumlah kasus besar. Teror kembali dialami Novel saat menjadi salah satu penyidik kasus besar e-KTP yang diduga banyak melibatkan politisi di Tanah Air.

Makanya, kata dia, patut diduga adanya upaya perlawanan terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia. Polisi harus segera mengungkap kasus ini untuk mencari aktor-aktor yang terlibat. (Aidil Sikumbang)

Baca Juga

Ilham Maulana Masih Jadi Anggota DPRD Padang Meski Sudah Tersangka, Ini Kata Pengamat
Ilham Maulana Masih Jadi Anggota DPRD Padang Meski Sudah Tersangka, Ini Kata Pengamat
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
Gubernur Mahyeldi
Mahasiswa Pertanyakan Penegak Hukum Belum Panggil Gubernur Sumbar
Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Jelang Imlek, Polda Sumbar akan menutup sejumlah pusat keramaian dan objek wisata dengan sistem hitungan jam yang ada di Kota Padang
Soal Dugaan Kasus Ujaran Kebencian Dokter Perempuan di Padang, Polda Sumbar Akan Minta Keterangan Saksi Ahli
Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: KontraS mendesak Kejati Sumbar berikan petunjuk pada penyidik terkait kasus Deki Susanto 
KontraS Desak APH Kenakan Pasal 338 Terhadap Tersangka Pembunuhan Deki Susanto di Solok Selatan 
Berita Pasaman Barat hari ini dan berita Sumbar hari ini: Silaturahmi meningkatkan sinergitas dan soliditas sesama aparat penegak hukum
Pertemuan Kajari, Ketua PN dan Kapolres Pasbar, Ini yang Mereka Bicarakan