Pessel Revisi RIPP dan DED Kembangkan Pelabuhan Panasahan

Dermaga pelabuhan (Foto: Ist)

Padangkita.com – Guna mempercepat pembangunan Pelabuhan Panasahan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bakal merevisi Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan (RIPP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Nuzirwan mengungkapkan, selain RIPP, pihaknya juga bakal memperbaharui detail enginering design (DED) kawasan pelabuhan.

“Karena RIPP dan DED yang lama itu sudah dianggap kadaluwarsa, sehingga tahun ini kita tidak mendapat dana pengembangannya dari pusat,” katanya dikutip Padangkita.com dari laman resmi pemda, Selasa (8/5/2018).

Untuk perubahan RIPP dan DED bakal dilakukan pada tahun anggaran 2019. Sebab, tahun ini pemerintah daerah tidak mengalokasikannya.

Sesuai perencanaan awal, lanjut dia, perubahan tersebut akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesisir Selatan hingga Rp2 miliar.

Dengan adanya perubahan RIPP dan DED, maka pemerintah pusat kembali bakal mengucurkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangannya.

Sementara untuk saat ini, pemerintah kabupaten tengah fokus pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Pembebasan lahan ditargetkan bisa mencapai empat sampai delapan hektare. Sebab, pengembangan kawasan darat pelabuhan tak hanya menggandeng dana dari pusat.

Akan tetapi, ulas dia juga melibatkan pihak swasta. Bahkan, pemerintah daerah kini telah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra swasta dalam pengelolaannya.

“Ya, memang. Itu sudah ada. Namanya BUMD langkisau. Salah satu unit usaha yang dimilikinya adalah pengelolaan kawasan pelabuhan,” ujarnya.

Pelabuhan Panasahan terletak di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai sudah berstatus sebagai pelabuhan pengumpul.

Dalam program tol laut Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pelabuhan panasahan ditargetkan sebagai penunjang pelabuhan utama Teluk Bayur.

Saat ini, Panasahan memiliki dua dermaga, dengan kedalaman pasang surut hingga 7 DWT dan pasang tinggi 12 DWT.

“Pada 2017, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan melakukan perkuatan dermaga, dengan investasi hingga Rp8,4 miliar,” katanya.

Baca juga:
Pemerintah Usulkan Tarif Ojek Daring Rp2.000/Kilometer