Ilustrasi KSB (Foto: Ist)
Padangkita.com - Kemampuan Kelompok Siaga Bencana (KSB) harus terus ditingkatkan agar bisa bergerak cepat, tanggap dan profesional saat menghadapi bencana yang terjadi. KSB di tiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat perlu terus diberdayakan dalam menjawab penanganan berbagai potensi bencana yang terjadi.
Kepala BPBD Pesisir Selatan (Pessel), Pri Nurdin mengatakan pemerintah Kabupaten Pessel terus berupaya meningkatkan kemampuan dan memberdayakan masyarakat yang tergabung dalam KSB. Hal ini dilakukanya, karena Pesel secara geografis dan tofografis memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
"Potensi bencana yang terjadi di Pessel tinggi, karena ancamanya bukan saja banjir, tanah longsor, abrasi pantai, angin kencang dan kebakaran hutan, tapi juga gempa yang disertai tsunami," katanya dikutip dari humas, Selasa (05/11/2017).
Kehadiran SKB perlu terus diberdayakan dalam menjawab penanganan berbagai potensi bencana. Fungsi dan kehadiran KSB yang tersebar di 182 nagari di Pessel diharapkan bisa optimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan misi sosial di lapangan.
Ditambahkanya bahwa KSB yang berada di masing-masing, juga didorong untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengenalkan apa itu bencana, serta upaya yang harus dilakukan bila bencana itu terjadi.
Dikatakan pula bahwa untuk kegiatan pelatihan manajemen posko, SAR dan operasional bagi anggota KSB yang tersebar di 182 nagari dengan jumlah anggota sebanyak 4.550 orang, setidaknya membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 4 miliar per tahun.
Karena membutuhkan anggaran yang besar, sehingga dia berharap kehadiran KSB yang sudah terbentuk di semua nagari itu mendapatkan perhatian pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama dalam pengalokasian anggaran.
"Tujuanya agar kegiatan pelatihan manajemen posko dan pelatihan SAR bagi anggota KSB bisa dilakukan secara maksimal sebagai mana diharapkan.Harapan ini saya sampaikan, karena anggaran kegiatan dan operasional KSB sebexar itu, tidak mampu tertampung melalui APBD kabupaten. Makanya butuh perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Sebab pembentukan KSB ini adalah menindaklanjuti UU No 24 tahun 2017 pasal 45 ayat (2) tetang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam," tutupnya.
