Ilustrasi Paspor (foto: Ist)
Padangkita.com - Permohonan pengurusan paspor menunjukan peningkatan tiap tahunnya. Tingginya permohonan paspor telah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sejak November 2017.
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000 dan tahun 2015 yang mencapai 2.878.099.
Penyebab peningkatan tersebut, menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Dirjen Imigrasi, Agung Sampurno, adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan tren jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor,” jelas Agung.
Sejak aplikasi antrean paspor di uji cobakan pada Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017, menurut Agung, terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut.
Akhir September hingga Desember 2017, tambah Agung, terjadi antrean pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018. “Hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean
paspor sehingga mengganggu masyarakat yang akan mengajukan permohonan online,” jelas Agung.
Hasil investigasi, lanjut Agung, menunjukkan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Ia menambahkan bahwa modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat
lainnya sehingga kuota akan habis.
“Terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4.000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja. Akibatnya berapa pun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” papar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi.
