Pemko Solok Targetkan Penyaluran PKH 100 Persen

Menko Puan Maharani bersama Wagub Sumbar saat menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tanah Datar, Rabu (27/09/2017). (Foto: Humas)

Padangkita.com – Pemerintah Kota Solok menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi hingga 100 persen di daerah itu pada tahun ini, agar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Walikota Solok Reinier, didampingi Kepala Dinas Sosial  Kota Solok menghadiri Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 serta Talk Show Program Keluarga Harapan yang digelar oleh Kementerian Sosial RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Kita targetkan program PKH tercapai 100 persen tahun 2018 ini,” katanya, dikutip Padangkita.com dari laman resmi pemda, Senin (7/5/2018).

Sebelumnya, pada Februari, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke Kota Solok dan mensosialisasikan serta menyerahkan bantuan melalui PKH kepada masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan program ini diantaranya yakni meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan atau kesenjangan.

Pemerintah Pusat sudah menjalankan inovasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KKS merupakan sarana untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi pemerintah, KKS pun mempunyai fungsi ganda diantaranya berupa tabungan dan dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif kali pertamanya yang digunakan banyak negara yang memberikan bantuan tunai bersyarat.

Dalam pertemuan di Jakarta, Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dan PKH perlu banyak persiapan, hal itu untuk menjamin pengelolaan PKH dapat berjalan dengan baik.

“Misalnya pendamping, ya pendamping sekarang ini dari Kementerian Sosial sudah 43 ribu, kalau misalnya ditambah lagi 5 juta kita harus tambah paling tidak 23 ribu. Demikian juga misalnya  tentang data-data, sudah tidak begitu masalah karena kita sudah memiliki basik data terpadu (BDT)” tutur Idrus.

 

Baca juga:
Baru 30 Persen, DKK Padang Kejar Target Imunisasi MR