Pelacuran di Padang (1)

Ilustrasi (Foto: Ist)

Padangkita.com – Prostitusi di kota Padang ternyata bukanlah hal baru bagi sisi kelam kehidupan di daerah tersebut. Kegiatan ‘esek-esek’ tersebut ternyata bermula jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pada masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1860 an pelacuran sudah mulai tumbuh di Padang. Saat itu Padang merupakan salah satu kota perdagangan yang telah maju dan menjadi persinggahan sejumlah negara-negara untuk melakukan kongsi dagang.

Pada zaman itu yang menggunakan jasa para wanita hiburan adalah para prajurit-prajurit dan para pelaut. Lokasi pelacuran waktu itu berada di sekitar pelabuhan dan tempat-tempat yang dianggap strategis kala itu.

Berdasarkan catatan penelitian Freek Colombijn, pelacuran adalah sesuatu hal yang buruk dan merugikan bagi para prajurit dan pelaut. Sehingga pada zaman itu pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang bertujuan untuk membatasi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelacuran ini.

Baca juga:
Pelacuran di Minangkabau Tahun 1933
Pelacuran Menjadi Saingan Utama Wisata Halal di Kota Padang

peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1862. Tujuan mereka membatasi pelacuran ini adalah untuk mencegah perluasan penyakit kelamin. Peraturan itu diberlakukan di pelabuhan dan di asrama tentara Hindia Belanda.

Selain itu, menurut catatannya untuk mengatasi penyakit kelamin tersebut, para pelacur harus didaftarkan dan melaporkan serta memeriksakan kesehatan mereka seminggu sekali.

“Para pelacur harus didaftarkan dan harus memeriksakan kesehatannya sekali seminggu, dan menerima surat izin jika terbukti sehat,” tulis Freek Colombijn dalam buku Paco-Paco (Kota) Padang.

Selain itu, para pelacur tersebut kemudian dikosentrasikan di rumah-rumah pelacuran yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jika tidak memiliki izin maka rumah-rumah pelacuran tersebut akan dirazia petugas dan dibekukan.

Alfred Mass dala bukunya Quer Durch Sumatra mengatakan rumah pelacuran yang paling bersih adalah rumah pelacuran milik Jepang. Namun dia menyebutkan jika harganya sangat mahal dibandingkan dengan rumah pelacuran yang lain.

“Wanitanya sederhana, obrolan mereka bersemangat dan sangat menarik hati,” tulis Alfred dalam bukunya.

Namun, pada zaman ini juga masih terdapat pelacur-pelacur yang bekerja di luar rumah pelacuran. Mereka bekerja sendiri dan jarang kena tangkap.

Namun pada tahun 1913 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang melarang pelacuran beroperasi dimana pun juga. Aturan ini dikeluarkan langsung oleh gubernur jendral Hindia Belanda.

Peraturan ini memerintahkan penutupan rumah pelacuran dan melarang pelacuran di jalanan. Dampak dari penutupan ini adalah maraknya rumah-rumah pelacuran liar dan ilegal di Padang.

Sejumlah pemilik rumah pelacuran yang dulunya legal mulai main kucing-kucingan dengan pemerintah Hindia Belanda. Kadang restoran, rumah penginapan atau tempat usaha lainnya dijadikan tameng untuk menutupi usaha pelacuran tersebut.

 

1
2
BAGIKAN