Pedagang Pasa Ateh Bukittinggi Segera Tempati Kios Penampungan

Lampiran Gambar

Padangkita.com - Pemerintah Kota Bukittinggi bersama ratusan pedagang Pasar Ateh yang menjadi korban kebakaran pada 30 Oktober 2017 lalu, hari ini mengikuti proses pengundian tempat, guna memastikan kios penampungan nomor berapa yang akan dimanfaatkan selanjutnya untuk berdagang.

 Ratusan pedagang antri menunggu giliran, guna memperlihatkan surat persetujuan penempatan kios yang telah disepakati dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

Pedagang yang telah memperlihatkan bukti sesuai nomor antrian, dipersilahkan petugas dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memasuki ruangan auditorium, sementara itu pihak Kepolisian dari Jajaran Polres Bukittinggi ikut melakukan pengamanan, sebagai antisipasi apabila sempat terjadi keributan dan kisruh.

Pelaksanaan loting berjalan lancar, diawali dengan absensi dari seluruh pedagang, dengan membawa bukti kartu kuning, dan undangan yang telah diambil di kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan, M. Idris menyampaikan, proses loting yang dilaksanakan hari ini, merupakan hasil kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah kota. Tidak ada penjenisan dan loting dilakukan langsung, para pedagang pemegang hak sewa dengan membawa kartu kuning sebagai bukti.

"Dari absensi hari ini, hadir sebanyak 697 pedagang. Untuk itu sebanyak itulah kita buat nomor, dan diloting langsung oleh pedagang tanpa perwakilan. Namun demikian, yang bisa ditempati langsung dalam satu atau dua hari ini, sebanyak 528 kios, karena baru sejumlah itu kios yang sudah siap dibangun," jelasnya, Selasa (24/4/2018).

Idris menambahkan, bagi pedagang yang mendapat nomor urut kios 529 sampai 697,diharapkan untuk bersabar. Proses pembangunan terus dilaksanakan, dan Pemko Bukittinggi mengupayakan  selesai sebelum Ramadhan, sehingga seluruh pedagang dapat memanfaatkan kios di pasar penampungan.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias mengatakan, proses loting ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Pemerintah akan terus berupaya untuk percepatan pembangunan penampungan, karena ada sejumlah kios yang masih dalam proses.

"Kita akan percepat, dan diakui masih ada pekerjaan yang belum selesai. Untuk itu kami minta pedagang bersabar. Namanya penampungan tentu tidak nyaman. Maka dari itu manfaatkan lah untuk sementara waktu, sampai pembangunan Pasar Ateh selesai dibangun pada Desember 2019 nanti," terangnya.

Ramlan Nurmatias jugameminta dukungan penuh masyarakat, khususnya pedagang, agar proses pembangunan kembali Pasar Ateh itu dapat bejalan lancar. Saat ini, prosesnya telah masuk tahapan desain, dan pada Juni 2018 mendatang akan dilanjutkan dengan proses tender di pemerintah pusat.

"Kami minta dukungan penuh pedagang dan warga Bukittinggi pada umumnya. Ini menjadi skala prioritas. Pekerja akan melaksanakan tugasnya siang malam, agar pada akhir 2019 nanti Pasar kita sudah selsesai dan dapat segera ditempati," tukasnya.

Guspra Koto

Baca Juga

Berita Pariaman, Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Pariaman, Subar, Sumatra Barat Terbaru Hari ini
Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Ini yang Akan Dilakukan
Berita Pariaman, Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi
Berita Agam, HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan, Agam, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan Penuh
Berita Kota Pariaman Terbaru. Tes CPNS Pariaman. 3.065 Peserta Ikuti Tes CPNS di Kota Pariaman. Ujian CPNS Pariaman. Baca Padangkita.com
Seleksi Penerimaan ASN Diperpanjang, Berikut Tahapannya
Berita Pariaman, PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi, Pendapatan Daerah, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat terbaru hari Ini
PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi
Batusangkar, Padangkita.com - Sasaran dan tujuan strategis yang ada pada dokumen perencanaan pemerintah daerah maupun OPD belum maksimal.
Evaluasi SAKIP 2020, Kinerja OPD di Tanah Datar Dinilai Belum Maksimal