Organda Sumbar Berharap Pergub Angkutan Daring Dilaksanakan 1 Februari

Organda Sumbar Berharap Pergub Angkutan Daring Dilaksanakan 1 Februari

Ilustrasi transportasi online (Foto: Ist)

Lampiran Gambar

Ilustrasi transportasi online (Foto: Ist)

Padangkita.com – Organisasi Angkutan Darat Sumatera Barat mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur Sumbar tentang Angkutan Sewa Khusus tanggal 19 Januari lalu. Adanya aturan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi petugas yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap angkutan daring (dalam jaringan/online) yang beroperasi tanpa izin.

Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur mengharapkan Dinas Perhubungan Sumbar bisa menerapkan aturan itu terhitung sejak 1 Februari tahun ini. Menurut Budi, penindakan harus segera dilakukan terhadap angkutan daring yang tidak mempunyai izin karena masa toleransi dari Permenhub No. 108 Tahun 2017 telah berakhir.

“Terhitung 1 Februari, angkutan online yang beroperasi harus ditindak karena tidak punya izin,” ujar Budi kepada Padangkita.com, Jumat (27/01/2018).

Budi pun meminta supir angkutan daring untuk segera mengurus izin ke pemerintah agar tetap bisa beroperasi. Salah satu aturan yang tertuang di dalam pergub, yaitu kewajiban pemilik angkutan daring untuk membuat badan usaha, baik berupa PT maupun koperasi.

Ia menerangkan, pengurusan izin tersebut tidak hanya untuk penertiban terhadap angkutan, tetapi juga untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Bila angkutan tersebut tidak punya izin, tidak ada proteksi terhadap penumpang bila terjadi tindakan melanggar hukum.

“Misalnya, terjadi tindak pidana di dalam mobil, maka jelas siapa yang bertanggung jawab, ada perusahaannya. Kalau sekarang, bebas-bebas saja, siapa yang tanggung jawab? Patuhi saja, tidak ada orang melarang beroperasi. Pergub itu kan sebenarnya untuk mengatur.” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Pergub tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) pada 19 Januari lalu. Meski telah terbit, Dinas Perhubungan Sumatera Barat belum akan menerapkannya dalam waktu dekat. Para pengemudi angkutan dalam jaringan (daring/online) akan diberi waktu untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur di dalam pergub.

Sejalan dengan itu, pihak Dishub juga akan melakukan sosialisasi mengenai aturan turunan dari Permenhub No. 108 Tahun 2017 itu. Yang terdekat, Dishub akan melakukan sosialisasi kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pihak penyedia aplikasi angkutan daring, seperti GoJek dan Grab pada 30 Januari mendatang.

Berdasarkan Permenhub, semestinya penertiban terhadap angkutan daring secara nasional dimulai 1 Februari atau tiga bulan setelah aturan itu dikeluarkan. Namun, menurut Amran, pergub belum bisa diterapkan karena baru saja ditetapkan.

“Setelah kami umumkan, kami surati pihak terkait, berapa mereka minta waktu, akan kami layani, tetapi tidak lebih dari tiga bulan sejak sosialisasi besok (Selasa depan). Kami juga akan menunggu instruksi dari Kemenhub,” ujar Amran kepada Padangkita.com, Jumat (26/01/2018).

Dalam Pergub tersebut, ada beberapa hal yang diatur terkait angkutan daring, salah satunya penetapan kuota sebanyak 400 armada di seluruh Sumbar. Jumlah tersebut dirumuskan berdasarkan data kebutuhan taksi di Sumbar tahun 2015 yang masih kekurangan sekitar 400 armada taksi. Berdasarkan data itu, kata Amran, jumlah taksi di Sumbar baru berjumlah 300 armada, sedangkan kebutuhannya mencapai 700 armada.

Aturan lainnya yang mesti diikuti, antara lain berbadan usaha, mengikuti aturan tarif bawah tarif atas, melakukan uji KIR, dan menggunakan stiker khusus angkutan daring, dan menggunakan plat nomor hitam seri khusus. Aturan tersebut, kata Amran, mengacu kepada Permenhub No. 108 Tahun 2017.

Amran menambahkan, pemberian kuota dan penerapan aturan ini dilakukan Dishub untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, juga untuk menciptakan keadilan terhadap angkutan umum yang telah ada selama ini.

“Setelah pergub ini efektif nanti, angkutan online yang tidak memenuhi persyaratan dan di luar kuota tersebut dianggap ilegal. Angkutan ilegal akan ditindak oleh petugas yang berwenang,” ujarnya.

Baca Juga

Penambahan Reaktivasi Kereta Api dan Layanan Penerbangan Sangat Penting bagi Pariwisata Sumbar
Penambahan Reaktivasi Kereta Api dan Layanan Penerbangan Sangat Penting bagi Pariwisata Sumbar
Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Nama Gumarang merupakan nama kuda milik raja di Minangkabau yang dilekatkan pada nama bus.
Gumarang, Nama Kuda Milik Raja yang Dilekatkan Pada Bus, Didirikan Orang Bukittinggi di Lampung Tahun 1974
Kemenhub Akan Rilis Aturan Soal Tranportasi Pada Masa Mudik Idul Fitri 2021
Kemenhub Akan Rilis Aturan Soal Tranportasi Pada Masa Mudik Idul Fitri 2021
Berita Pasaman Barat terbaru dan berita Sumbar terbaru: Bandara Pusako Anak Nagari Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali beroperasi mulai Jumat (8/1/2021).
Bandara Pusako Anak Nagari Pasbar Kembali Beroperasi Jumat Mendatang, Ini Rutenya
Berita terkini: Kereta Api BIM dan Kayu Tanam Kembali Beroperasi, Ini Jadwalnya, Kereta API BIM Sumbar, Sumatra Barat Terbaru
Kereta Api BIM dan Kayu Tanam Kembali Beroperasi, Ini Jadwalnya
Mulai 2021, Tiket Kereta Api di Sumbar Hanya Bisa Dibeli Via Aplikasi
Mulai 2021, Tiket Kereta Api di Sumbar Hanya Bisa Dibeli Via Aplikasi