Ilustrasi kekerasan pada anak (foto: ist)
Padangkita.com – Direktur Women's Crisis Center Nurani Perempuan Yefri Heriani memandang kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat semakin beragam. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah.
Kekerasan itu, kata Yefri, tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi (penelantaran), atau seksual, tetapi juga kekerasan dalam bentuk lainnya. Misalnya, pemaksaan anak korban perkosaan untuk aborsi, pemaksaan anak untuk menjadi pekerja seks, atau pemaksaan tanpa sadar kepada anak untuk masuk ke garis aliran fundamentalis.
“Bentuk-bentuk itu belum dianggap pemerintah sebagai kekerasan. Padahal sebenarnya itu termasuk kekerasan,” ujar Yefri di kantornya, Rabu (08/11/2017).
Untuk ideologi fundamentalis yang dimasukkan ke anak sejak dini, pemerintah mesti meresponnya dengan segera. Kalau tidak, negara akan sangat dirugikan. Masuknya aliran fundamentalis akan membuat anak-anak tidak mempunyai kacamata keberagaman dalam memandang suatu realita sosial.
“Realita sosial itu harus dilihat dari cara pandang yang beragam dan anak-anak dilatih untuk belajar tentang keberagaman itu,” kata dia.
Yefri juga memandang sistem perlindungan terhadap anak belum dibangun secara komprehensif. Penanggulangan kekerasaan dilakukan hanya berdasarkan proyek, sekadar untuk menghabiskan dana yang dianggarkan, tetapi minim dampak dan tindak lanjutnya.
Dia menghargai usaha pemerintah yang melakukan sosialisasi antikekerasan melalui seminar-seminar. Namun, hal itu dianggap hanya memenuhi hak korban terhadap informasi, sedang hak-hak lainnya belum terpenuhi.
Salah satu kebutuhan korban adalah keberadaan rumah aman atau tempat rehabilitasi demi memastikan hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, keadilan, kebenaran, dan tidak mengalami kejadian serupa. Sampai saat ini, kata Yefri, Sumbar belum mempunyai rumah aman untuk korban
“Belum ada strategi yang komprehensif untuk memastikan setiap uang yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk memenuhi hak-hak korban,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Eri Gusman menyebut Sumbar sedang dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Dari tahun ke tahun laporan kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat.
LPA Sumbar mencatat ada 58 laporan yang masuk pada 2014, 117 laporan 2015, 108 laporan 2016, dan mendekati 100 laporan pada 2017.
“Angka tersebut belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan ke LPA Sumbar,” ujar Eri, (09/11/2017).
