Pejabat Pemko Padang ikuti workshop pencegahan korupsi oleh KPK (Foto: Humas Kota Padang)
Padangkita.com – Guna membangun budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sedikitnya 30 pejabat eselon II dan III mengikuti workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Padang, Kamis-Sabtu, 4-6 Mei 2017.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan program itu diharapkan mampu meningkatkan integritas pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat.
“Kita tentu berterima kasih kepada KPK yang memfasilitasi kegiatan ini. Harapannya ke depan terlaksana pemerintahan yang baik dan bebas korupsi,” katanya melalui rilis resmi, Sabtu (6/5/2017) lalu.
Mahyeldi mengharapkan aparatur sipil negara (ASN) Pemko Padang terutama pejabat eselon II, III dan IV dapat mengikuti kegiatan itu, dan mendorong pemerintahan berintegritas di daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Ryan H. Utama menerangkan workshop tersebut merupakan program atau upaya lain KPK untuk pencegahan di samping penindakan terhadap kasus korupsi.
Menurutnya, Pemko Padang cukup antusias dan memiliki kemauan tinggi menjadikan budaya integritas sebagai sebuah budaya baru di lingkungan pemerintahan.
“Jadi, salah satu bentuk pencegahan yang kita lakukan yaitu, memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang rentan tersandung dalam kasus korupsi seperti halnya para pejabat, pegawai negeri dan yang lain,” katanya.
“Korupsi itu juga belum tentu dikarenakan niat dari keserakahan seseorang, namun juga bisa dikarenakan ketidakpahaman,” lanjut Ryan.
Dia menyebutkan budaya integritas merupakan salah satu upaya memastikan dan membuktikan terkait program kegiatan serta visi dan misi yang dilakukan setiap pemerintah daerah terbebas dari praktek korupsi.
Poin utama dalam kegiatan tersebut adalah, pertama, melakukan internalisasi nilai-nilai integritas. Kedua, memberikan pemahaman konsep sistem integritas dan ketiga, tentang pengendalian strategis KKN, yakni dengan menjaga orang-orang strategis supaya terhindar dari kasus korupsi.
Terpisah, Koordinator Lembaga Antikorupsi Integritas Arief Paderi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas pejabat di daerah.
“Pertama, kita apresiasi, karena pencegahan tidak hanya tugas KPK, tetapi juga tugas eksekutif di daerah,” ujarnya, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, sasaran KPK dengan memberikan pemahaman dan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah sudah tepat, karena kebanyakan kasus korupsi dilakukan oleh eksekutif.
Meski kegiatan pencegahan sudah dilakukan di banyak tempat, sampai saat ini belum ada tolok ukur dampak pencegahan terhadap tingkat integritas pegawai di daerah.
“Mestinya, pencegahan dan pengawasannya sudah dilakukan di eksekutif di daerah. Pemko Padang misalnya, sudah harus punya indikator untuk menilai dampak pencegahan terhadap kinerja pejabat daerah,” katanya.
