Kecelakaan Tambang Sawahlunto, Pengawasan Dinilai Lemah

Lokasi tambang yang meledak di Kota Sawahlunto ditutup sementara. Polisi memasang police line di lokasi kejadian, Rabu (29/3/2017). (F/Aidil Sikumbang)

PadangKita – Kecelakaan tambang batubara Sawahlunto tepatnya di Nagari Tanah Kuning, Kecamatan Talawi, Rabu, 29 Maret 2017 dinilai karena lemahnya pengawasan pemerintah.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Beni Azhar mengakui pengawasan di masa transisi memang lemah.

“Dikatakan pengawasan lemah kita akui memang di masa transisi ini. Masa peralihan dimulai perizinan dulu, habis itu operasional di lapangan. Kemarin ini masih masalah izin,” katanya, Kamis (30/3/2017).

Ia mengakui, berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan pengawasan pertambangan yang mulanya berada di tangan kota atau kabupaten, kini menjadi kewenangan provinsi.

Baca juga : Riwayat Ledakan Tambang Batubara Sawahlunto

Namun, kewenangan menjadi domain Inspektur Tambang masih belum maksimal, pun mengalami masa peralihan yakni dari Dinas ESDM Provinsi menjadi pegawai kementerian.

“Inspektur Tambang sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, mereka menjadi pegawai Kementerian ESDM. Namun sementara masih ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi,” ujarnya.

Ia menyebutkan selama dua tahun masa peralihan, memang terjadi peningkatan kecelakaan tambang.

“Dari data kita, dalam dua tahun ini ada sekitar empat kecelakaan tambang, termasuk PT NAL dan yang kemarin. Tidak sesering sebelumnya,” kata Beny.

Teranyar, kecelakaan tambang batubara di Sawahlunto terjadi di areal Kuasa Pertambangan (KP) milik PT Bara Mitra Kencana (BMK). Dua orang pekerja menjadi korban dengan kondisi luka bakar sekitar 84 persen.

Suri Hamdazir, Ketua dua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sumbar mengatakan korban mengalami luka bakar antara 75-80 persen. Sehingga keduanya dirujuk dari Rumah Sakit Sawahunto ke RSUP M. Djamil Padang.

Baca juga :

Kedua korban, yakni Ridwan (37) warga Desa Lunto Barat dan Yusrizal (38) warga Kumbayau mengalami trauma inhalasi dengan kebakaran grade dua.

Terkait ledakan tambang batubara di Sawahlunto, disinyalir penyebabnya seperti ledakan-ledakan sebelumnya yakni akibat gas metan. Dalam satu dasawarsa terakhir, ada sekitar empat kejadian dengan spektrum cukup besar dan korban meningggal cukup banyak.

Baca juga:
Korban Ledakan Tambang Sawahlunto Alami Trauma Inhalasi

Seperti kasus ledakan tambang bulan Juni 2009, dimana korban jiwa sebanyak 31 orang.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatera Barat Ade Edward, mengatakan tambang bawah tanah Ombilin (red. Sawahlunto), memiliki resiko mengeluarkan gas metan sehingga penambangan bawah tanah disana harus bisa mengelola ancaman ledakan gas metan.

“Sepanjang penambangan sesuai dengan SOP-nya tidak akan terjadi ledakan tambang bawah tanah,” tukasnya.

Namun, dia menilai, ledakan tambang seringkali diakibatkan kecerobohan.

Risiko ledakan tambang batubara ekplorasi dalam yang cukup tinggi, disinyalir menjadi salah satu alasan PT Bukit Asam tutup buku dari dunia pertambangan batubara di Sawahlunto.

Padahal perusahaan plat merah ini masih memiliki konsesi atas lahan tambang di Sawahlunto.

General Manager PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin Eko Budi Saputro mengatakan pertengahan tahun lalu mengatakan, sebenarnya masih tersisa potensi 100 juta ton batu bara.

Namun, pihak perusahaan memilih menutup operasional dengan alasan tidak ekonomis mengingat peralatan di kawasan tambang tua itu sudah ketinggalan teknologi.

Secara deposit, Walikota Sawahlunto Ali Yusuf mengatakan, potensi batubara sebetulnya masih ada. “Depositnya masih ada 100 juta ton, tetapi letaknya di bawah Kota Sawahlunto,” sebutnya.

Dengan harga batubara sekarang, jelas tidak mungkin dilakukan penambangan karena tambang dalam modalnya besar. Sementara harga batubara cukup rendah yakni Rp.630 ribu per ton.

Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar menilai, pemilik perusahaan tambang mengabaikan keselamatan keryawan dalam melakukan pertambangan.

“Harusnya perusahaan punya SOP terkait bagaimana pengamanan. Jika sistem pertukaran udara bagus, mestinya tumpukan gas metan tidak memicu bencana,” ujar Direktur Walhi Sumbar Uslaini.

Dia miris melihat tidak ada pembelajaran dari kejadian sebelumnya. Terlebih, jangka waktu antara ledakan sebelumnya, cukup dekat seperti ledakan di PT NAL pertengahan tahun lalu.

Baca juga :

Menurut Uslaini, untuk aktivitas tambang dalam di Kota Sawahlunto sebenarnya sudah tidak layak, mengingat melakukan pertambangan dengan peralatan terbatas.

Baca juga:
Organda Sumbar: Ojek Juga Harus Ditindak

“PT BA saja menyadari, tidak bisa melakukan tambang dengan peralatan sederhana, minim teknologi,” pungkasnya.

Kedepannya, bilang Uslaini, berharap ESDM Sumbar melakukan evaluasi pertambangan di Kota Sawahlunto,

“Ini otomatis, jika perusahaan tidak menggunakan peralatan yang tidak layak dan berisiko bagi karyawan dan memasyarakat sekitar, izin harus dicabut,” tukasnya.

Saat ini, Kepolisian masih menunggu hasil penyelidikan oleh Inspektur Pertambangan yang tengah menginvestigasi penyebab kecelakaan tambang batubara tersebut.

“Belum tahu penyebabnya, karena tim masih melakukan investigasi. Ada enam orang dari Inspektur Tambang yang kita kirim ke Sawahlunto,” kata Beny.