Jaga Cagar Budaya, Tanah Datar Masuk Program Kota Pusaka

Salah satu bangunan di Komplek Istano Pagaruyung Tanah Datar (Foto/A. Paderi)

Padangkita.com – Upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar melindungi dan melestarikan berbagai bangunan dan tempat bersejarah yang dimiliki, mendapat dukungan pemerintah pusat.

Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah di Indonesia sebagai menerima program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma mengatakan daerahnya masuk dalam program P3KP  setelah menandatangani piagam komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap dukungan program Kota Pusaka bersama Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR Sri Hartoyo di Kementerian PUPR, Jumat (15/12/2017).

“Apa yang kita tanda-tangani hari ini, menjadi awal mewujudkan cita-cita bersama melestarikan sejarah Tanah Datar Luak Nan Tuo sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau serta pusat sejarah,” sebut Zuldafri.

Ia menuturkan Tanah Datar sangat layak mendapatkan perhatian pemerintah pusat, karena memiliki keanekaragaman aset pusaka dari beragam tradisi dan budaya mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam, zaman penjajahan kolonial dan tradisional untuk menjadi Kota Layak Huni dan Berkelanjutan.

Berdasarkan data, dari 140-an Bangunan Cagar Budaya (BCB)  yang telah diregistrasi Kemendikbud pada 3 propinsi  (Sumbar, Riau dan Kepri) 72 di antaranya terdapat di Tanah Datar dan 32 di antaranya telah diakui sebagai cagar budaya nasional.

Ia menambahkan program itu harus didukung secara bersama-sama baik pemerintah, komunitas, segenap lapisan masyarakat, akademisi, dunia usaha serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar yang berlokasi di Tanah Datar untuk mensukseskan program strategis ini.

“Nantinya dapat menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Tanah Datar dan ini akan memberi multiplier efek terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah yang turut mendampingi bersama Sekretaris Dinas PU Tanah Datar Viveri, menyampaikan aset pusaka dan kawasan prioritas yang diusulkan yakni Medan Bapaneh Koto Baranjak, Prasasti Saruaso II, Prasasti Kubu Rajo, Benteng Van der Capellen, Masjid Raya Lima Kaum, Gedung Indo Jolito, rumah-rumah dinas di jalan Malana Ponco dan lainnya akan menjadi kawasan yang indah, menarik tanpa mengurangi nilai sejarah yang dimiliki.

“Kita sudah menyusun dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kabupaten Tanah Datar sebagai tindaklanjut dari diterimanya proposal kita yang telah diperjuangkan dalam waktu yang cukup lama,” ujar Alfian.

Ia mengharapkan dokumen RAKP yang telah disetujui hendaknya menjadi acuan dan dapat diimplementasikan oleh stakeholder terkait.

“Program ini bisa diharapakan berjalan baik sesuai rencana dan ini nantinya bisa mengembalikan  julukan Batusangkar ibu kabupaten Tanah Datar sebagai Kota Budaya yang pernah dicanangkan oleh Dirjen Kebudayaan ibu Prof.Haryati Subadio tahun 1986 yang lalu,” katanya.

Di Sumatera Barat yang sedang menerima program ini yakni Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto.

Sebelumnya Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menyebutkan program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan selaras dengan lingkungan sesuai amanat UU 28/2012 tentang Bangunan Gedung serta amanat UU 26/2007 tentang penataan ruang guna mewujudkan ruang wilayah yang harmonis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

“Untuk itu pemerintah daerah harus punya komitmen bersama dengan masyarakat mensukseskan program Kota Pusaka ini” pintanya.

Sri Hartoyo menegaskan pemerintah daerah harus mempersiapkan status lahan, pihak pengelola dan dukungan anggaran untuk pengelolaan kota Pusaka.

Program ini direncanakan secara bertahap selama 4 tahun, tahun pertama penyusunan proposal dan MoU, dilanjutkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penyusunan rencana teknis dan pembangunan fisik pada tahun keempat.

“Pemerintah pusat akan memimpin segenap upaya mewujudkan secara nyata Tanah Datar sebagai Kota Pusaka sesuai dengan potensi, karakteristik dan budaya lokal yang dimiliki,” katanya.

Selain Tanah Datar, daerah yang ikut program ini di antaranya Kabupaten Siak, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Perigi Montong dan Kabupaten Sambas.