Ini Alasan Pemerintah Berlakukan Moratorium Perizinan Sawit

Presiden menjawab pertanyaan usai acara di Bali, Jumat (23/2).

Padangkita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasan pemerintah memberlakukan moratorium perizinan kelapa sawit, sementara di sisi lain mendorong dilakukannya replanting atau perejamaan tanaman sawit.

“Moratorium kita lakukan agar produktivitas kita naik terlebih dahulu, 1 hektar kalau biasanya 3 atau 4 ton ya bisa naik menjadi 6 ton, yang suda 6 ton bisa naik menjadi 9 ton. Enggak usah memperbesar lahan terus, menaikkan produktivitas dulu,” kata Presiden dikutip dari setkab, Selasa (30/10/2018).

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku bangga karena Indonesia adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Artinya, dengan produksi kelapa sawit yang mencapai 42 juta ton/tahun, Indonesia adalah produsen terbesar bahan yang dipakai banyak orang di dunia dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Namun di sisi lain, Presiden mengaku pusing kalau mendengar keluhan mengenai turunnya harga sawit dari para petani/produsen.

“Supaya tahu saja, saya kirim menteri ke Uni Eropa, ke Perancis, ke Belgia, enggak tahu sudah berapa puluh kali untuk urusan agar kita tidak diboikot pasar kita di Uni Eropa,” ungkap Presiden seraya menambahkan, saat bertemu dengan Perdana Menteri atau Presiden negara lain pun dirinya selalu minta agar ekspor kelapa wasit Indonesia tidak dihentikan.

Menurut Presiden, 42 juta ton itu jumlah yang sangat besar sekali, dan itu pasarnya pasar hampir 70%-80% untuk ekspor pasar dunia yang tidak bisa kita atur-atur.  Justru pasar yang mengatur, tambah Presiden, dimana saat pasar melihat supply di Indonesia kebanyakan, maka harga akan diturunkan.

“Enggak bisa negara membuat kebijakan untuk harga kelapa sawit naik, itu enggak bisa karena itu sudah harga pasar internasional,” tegas Presiden.

Harus Peremajaan

Untuk itulah, tegas Presiden Jokowi, pentingnya dilakukan moratorium perizinan baru untuk tanaman kelapa sawit. Hal ini dilakukan, tambah Presiden, agar produktivitas naik lebih dahulu.

Selain itu, Presiden mengingatkan, sejak tahun lalu dirinya sudah meminta harus ada peremajaan, replanting, harus yang sudah tua-tua sudah 25 tahun, 35 tahun tinggi-tinggi diremajakan,  ganti yang muda-muda, dan ini harus dimulai petani.

Baca juga:
Tidak Tanda Tangani UU MD3, Jokowi: Silakan Uji Materi ke MK

Terkait dengan peremajaan ini, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memberikan subsidi. Ia menekankan, agar prosedur pencairan subsidi replanting disederhanakan.

“Jangan ruwet-ruwet. Petani segera dapat, saya minta bulan depan ini sudah cepat,” tegas Presiden seraya menambahkan dirinya sudah mendengar ini ruwet sekali.

Presiden meminta agar prosedur pencairan subsidi replanting itu jangan banyak-banyak, 1 prosedur sudah cukup. “Yang penting akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada Menko bidang Perekonomian agar kebun-kebun kelapa sawit segera disertifikatkan. Asal lahannya bukan lahan sengketa, Presiden Jokowi meminta agar segera diberikan sertifikatnya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar memaksimalkan kemajuan teknologi untuk praktik keberlanjutan industri kelapa sawit agar tidak terus dikritik dari LSM kiri-kanan dan atas-bawah.

Ia memberi contoh mulai dari biji kelapa sawit yang terus dikembangkan yang unggul dengan teknologi supaya tahan hama, supaya buahnya berbuah lebih banyak.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono.