Presiden Joko Widodo (Foto: Setkab)
Padangkita.com - Forum Masyarakat Minang (FMM) menyatakan penolakannya atas rencana pemberian gelar Sasangko atau gelar kehormatan kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan tertulis tersebut ditujukan kepada Pewaris Rajo Alam Pagaruyung dan Gubernur Sumatera Barat.
Dalam surat yang ditandatangani oleh HIA. Dt. Pangulu Basa (Wakil Ketua) dan Munzir Jalaluddin (Sekretaris) menyatakan sehubungan dengan beredarnya rencana pemberian gelar adat (gala sasangko) kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Joko widodo yang mana cukup meresahkan sebagian masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat, maka atas nama Forum Masyarakat Minangkabau ingin menanyakan dan menyampaikan beberapa hal.
Adapun hal yang ditanyakan antara lain adalah mengenai kebenaran berita tersebut. Karena menurut FMM rencana tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, karena ada yang setuju dan ada yang menolak.
"Kalau berita ini tidak benar, ya Alhamdulillah dan kita perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak ada silang beda pendapat yang dikhawatirkan akan berdampak tidak baik," tulis surat pernyataan tersebut yang diterima padangkita, Kamis (01/02/2018).
Namun, jika benar maka FMM menanyakan alasan kuatnya sehingga harus memberikan gelar tersebut.
Menurut FMM, pemberian gelar adat harus diberikan kepada orang yang tepat, orang yang sangat berjasa, berprestasi tinggi serta mengharumkan ranah atau masyarakat Minangkabau. Dan terutama lagi sangat berjasa terhadap kemajuan islam di ranah minang.
FMM menilai pemberian gelar tersebut tidak tepat (indak dibarih makan paek, indak dirasuak manjariau, indak dilaeh lakek atok, kok karambia indak tumbuah dimatonyo), sehingga perlu ditinjau karena akan merugikan diri sendiri.
Selain itu menurut FMM, pembarian gelar ini apabila ada keterkaitan dengan pilpres tahun depan tentu akan memperlihatkan wujud rendah diri semua masyarakat minang baik yang berada di ranah maupun di rantau.
Untuk itu, menurut FMM jika hal tersebut benar, maka secara tegas mereka menolak pemeberian gelar kehormatan kepada presiden Joko Widodo tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengklarifikasi bahwa pemberian gelar sangsako atau gelar kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo tidak diusulkan oleh Pemprov Sumbar. Hal itu disampaikannya terkait kekecewaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pemberian gelar itu.
Irwan menerangkan, pemberian gelar kehormatan terhadap Presiden diusulkan oleh Raja Pagaruyung Sultan Muhammad Taufik Thaib Tuanku Mudo Mangkuto Alam. Jadi pemberian gelar tersebut murni usulan dari pihak kerajaan, Pemprov tidak punya urusan di ranah itu.
Menurut Irwan, urusan pemberian gelar sangsako kepada seorang tokoh adalah wewenang masing-masing suku. Bila kaum suatu suku sudah sepakat untuk memberikannya kepada seseorang, suku lain tidak boleh marah.
