Disebut Setnov Terima Uang e-KTP, Begini Kata Pramono Anung

Lampiran Gambar

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto: setkab.go.id) 

Padangkita.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atau yang dikenal dengan e-KTP.

Menurut Pramono, pada periode 2009-2014 dirinya menjadi Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII, yang sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II, dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran.

“Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya itu kan berkaitan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan. Dalam hal ini saya tidak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan/berurusan dengan e-KTP, termasuk semua pejabat yang diperiksa dan ada di persidangan, tidak ada satu pun yang pernah berbicara e-KTP dengan saya. Sama sekali tidak ada,” kata Pramono, dikutip Padangkita.com dari laman setkab.go.id, Kamis (22/3/2018).

Terkait dengan tudingan Setya Novanto mengenai pemberian uang 500.000 dollar AS, Pramono Anung mengaku tidak melihat langsung pernyataan mantan Ketua DPR itu. Tetapi dirinya akhirnya mendengar, membaca dari media online dan sebagainya, kalau Setya Novanto saat ditanya mengaku katanya.

“Jadi kalau mengenai orang lain yang katanya, maka dengan demikian karena ini menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karir di politik, sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, dimana saja, kapan saja, monggo-monggo saja,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapannya jika konfrontasi itu dilakukan di persidangan. “Monggo-monggo saja, karena ini sudah menyangkut integritas,” ujar Pramono seraya mengingatkan, kalau Setya Novanto hanya mau sekadar dapat justice collaborator maka penyebutan nama itu bukan malah meringankan.

Pramono Anung juga mengemukakan, bahwa beberapa kali Setya Novanto meminta tolong dirinya, termasuk yang disampaikan Setya Novanto waktu bertemu di Solo. Namun Pramono mengingatkan, bahwa hal itu sama sekali tidak terkait dengan kasus e-KTP atau pemberian uang.

“Yang dilakukan Pak Nov pada waktu itu adalah minta tolong agar ketika dia mengirim surat untuk minta supaya pemeriksaannya dapat izin Presiden, saya tidak jawab,” ujarnya.

Pramono juga menegaskan bahwa dirinya kenal dengan Made Oka Masagung tetapi tidak kenal dengan salah satu tersangka kasus e-KTP Andi Narogong.

Menurut Pramono, keluarga Masagung ini adalah keluarga yang dekat dengan Bung Karno. Namun ia menyampaikan, sebenarnya dirinya paling dekat sama kakaknya Made Oka, yaitu Putra. Sedangkan dengan Made Oka, Seskab mengenalnya begitu-begitu saja. Ia juga menegaskan, tidak pernah berbicara mengenai e-KTP dengan Made Oka Masagung.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya akan melaporkan balik Setya Novanto terkait penyebutan namanya dalam kasus e-KTP, Pramono Anung mengaku masih menunggu perkembangan.

“Saya tunggu bagaimana perkembangan ini. Kalau kemudian ini menyangkut integritas saya ya saya akan ambil,” tegasnya.

Baca Juga

Berita Pariaman, Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Pariaman, Subar, Sumatra Barat Terbaru Hari ini
Pemko Pariaman Targetkan Masuk 10 Besar IGA 2021, Ini yang Akan Dilakukan
Berita Pariaman, Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
Wako Genius Umar Tuntut Kreatifitas Kepala OPD di Masa Pandemi
Berita Agam, HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan, Agam, Sumbar, Sumatra Barat Terbaru Hari Ini
HUT Kemerdekaan RI, Warga di Agam Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Satu Bulan Penuh
Berita Kota Pariaman Terbaru. Tes CPNS Pariaman. 3.065 Peserta Ikuti Tes CPNS di Kota Pariaman. Ujian CPNS Pariaman. Baca Padangkita.com
Seleksi Penerimaan ASN Diperpanjang, Berikut Tahapannya
Berita Pariaman, PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi, Pendapatan Daerah, Pariaman, Sumbar, Sumatra Barat terbaru hari Ini
PAD Kota Pariaman Akan Dioptimalisasi
Batusangkar, Padangkita.com - Sasaran dan tujuan strategis yang ada pada dokumen perencanaan pemerintah daerah maupun OPD belum maksimal.
Evaluasi SAKIP 2020, Kinerja OPD di Tanah Datar Dinilai Belum Maksimal