Datangi Rumah Dinas, Mahasiswa Ultimatum Walikota Padang

Koordinator Aksi KAMERAD berorasi di depan rumah dinas Walikota Padang, Jalan A.Yani Padang, Selasa (8/8/2017). Mereka mendesak Walikota Mahyeldi mencopot Kadis Perdagangan Kota Padang terkait video viral di Pasar Raya. (Foto. Aidil Sikumbang).

Padangkita – Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD), mengultimatum Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (8/8/2017).

Mereka mendesak Walikota untuk segera memanggil dan memecat Kepala Dinas Perdagangan Endrizal dalam waktu tiga kali 24 jam, terkait viralnya video kepala dinas yang “ngamuk” di Pasar Raya Padang, beberapa waktu lalu.

“Kita tidak ingin pejabat di Kota Padang, dalam hal ini Kadis Perdagangan melakukan tindakan semena-mena. Ini adalah bentuk citra yang tidak baik menurut kami. Karena itu kami minta Walikota Padang dalam tiga hari, terhitung hari ini agar memanggil dan kalau perlu copot Kadis Perdagangan “ ungkap Koordinator Aksi, Akmal Usman kepada awak media.

Menurut Akmal, meski Kadis Pedagangan sudah berdamai dengan pedagang, namun mereka tetap menilai tindakan Endrizal tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, tindakan Endrizal seperti yang terlihat dalam video, merupakan tindakan semena-mena dan juga merusak citra walikota.

“Ini adalah citra walikota. Ketika bawahannya melakukan anarkis, apalagi walikotanya. Tapi katanya Bapak Mahyeldi cinta dengan kedamaian, cinta dengan musyawarah. Tapi kita lihat terjadi seperti ini,“ ujarnya.

Aksi damai yang dilakukan KAMERAD dimulai dengan berjalan kaki dari depan perempatan Jalan Ahmad Yani. Sambil berorasi mereka juga membentangkan sejumlah spanduk tuntutan. Aksi massa terhenti di depan pagar rumah dinas Walikota yang telah dijaga personil Satpol PP dan personil Polresta Padang.

Akmal menambahkan, aksi baru digelar hari ini karena mereka melihat tidak adanya reaksi dari Walikota Padang, baik arahan maupun pernyataan terkait aksi Kadisnya. Dalam aksi selama 30 menit itu, tidak ada satupun perwakilan Pemko Padang yang menerima peserta aksi.

Baca juga:
Poligami di Sumatera Barat Tahun 1925, Tertinggi Dimasanya