Bentuk penyampaian aspirasi lewat unjuk rasa. (Foto. Aidil Sikumbang).
Padangkita.com—Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat paling buruk berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2016.
“Salah satu penyebab buruknya IDI Sumbar sepanjang 2016 karena terjadinya 16 aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan. Padahal pada 2015 sedikit sekali,” kata Sukardi, Kepala BPS Sumbar dalam rilis, Jumat (15/9/2017).
Ia menuturkan angka IDI Sumbar 2016 turun 13,05 poin dari 67,46 poin tahun sebelumnya menjadi hanya 54,41 poin.
Parahnya, Sumbar menjadi satu-satunya provinsi yang masuk dalam kategori buruk untuk indeks demokrasi.
Pencapaian terbaru ini, juga merupakan pencapaian terburuk sejak 2009, di mana Sumbar selalu masuk dalam kategori sedang. Bahkan, tahun 2015, Sumbar berada di posisi tiga besar dengan angka indeks demokrasi terbaik.
Sukardi menilai rendahnya IDI Sumbar menunjukkan bahwa proses demokrasi belum berjalan baik di daerah itu.
“Kita mendorong jika mau berdemokrasi, maka berdemokrasi lah dengan baik. Jangan sampai kebablasan dengan cara yang tidak elok,” katanya.
Penurunan itu tercermin dari turunnya skor di tiga kategori penilaian yakni kebebasan sipil turun 1,98 poin menjadi 51,01 poin dari sebelumnya 52,99 poin.
Kemudian, hak-hak politik turun 15,44 poin menjadi 54,33 poin dari sebelumnya 58,82 poin, dan institusi demokrasi turun paling tinggi 23,18 poin menjadi 58,82 poin dari sebelumnya 82,01 poin.
Ia memaparkan penilaian indeks tersebut mencakup tiga kategori yakni kebebasan sipil meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Kedua, kategori hak-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah.
Kategori ketiga yakni institusi yang demokratis meliputi pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.
