Laporan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan di Padang (Foto: Humas Kota Padang)
Padangkita.com - Walikota Padang, Mahyeldi Asnyarullah menyatakan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018 pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp.2,35 triliun. Jumlah ini naik Rp.25,76 miliar atau 1,11 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2018 yakni sebesar Rp.2,32 triliun.
Menurut Mahyeldi, kenaikan tersebut guna mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan pada 2018.
“Guna mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA PPAS-P Tahun 2018, belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp.91,84 miliar menjadi Rp.2,47 triliun atau naik 3,85 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal Tahun 2018 yang sebesar Rp.2,38 triliun," katanya saat membacakan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kota Padang tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna yang dilangsungkan di Gedung Bundar Sawahan Padang, Kamis (23/08/2018).
Kenaikan belanja daerah tersebut kata Mahyeldi, berada pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi anggaran belanja langsung akan terus ditingkatkan agar peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lebih maksimal sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Baik itu anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan sebagainya.
“Dasar perubahan tahun ini akan diformulasikan dalam perubahan APBD terkait berbagai kondisi yang berkembang selama perjalanan APBD Tahun 2018,” sebutnya.
Diantaranya yaitu wako memaparkan, karena terjadinya penyesuaian terhadap RAPBD, penyesuaian terhadap bagi hasil pajak dari provinsi dan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang harus dialokasikan pada belanja langsung. Selanjutnya adanya penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2018 perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.
“Kemudian juga adanya penyesuaian terhadap belanja bunga dari pinjaman daerah kepada PT. SMI, perubahan pada belanja hibah, bansos dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kota/kabupaten dan partai politik serta lainnya,” tukuknya.
Mahyeldi pun juga menjelaskan secara keseluruhan posisi rancangan APBD Kota Padang setelah perubahan. Dimana rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,35 triliun dan belanja sebesar Rp2,47 triliun, sehingga defisit sebesar Rp.125,74 miliar. Defisit sesuai dengan ketentuan ditutupi dari anggaran pembiayaan daerah. Sementara itu terkait penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 171,59 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 45,85 miliar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.125,74 miliar.
“Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan nihil. Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan yang akan diambil dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 beserta rencana anggarannya. Kita berharap, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Perubahan APBD Kota Padang tahun 2018 beserta nota keuangannya dapat kita jadikan prioritas. Sebagaimana dilandasi dengan semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Seperti diketahui, untuk proses selanjutnya akan disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Perda. Sebagaimana nota yang disampaikan Walikota Padang tersebut pun ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti yang akan melaksanakan Paripurna Internal dengan membentuk panitia khusus guna membahasnya. Dalam Rapat Paripurna ini diikuti Wakil Ketua DPRD Muhidi dan Asrizal, Sekretaris DPRD Syahrul, para Anggota DPRD, Unsur Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang seperti dikutip dari humas, Senin (27/08/2018).
