Agustus 2018, Warga Bukittinggi Terima Rastra Nontunai

Bantuan pangan nontunai (Foto: kemsos.go.id)

Padangkita.com – Mulai Agusutus 2018, sebanyak 2.908 kepala keluarga (KK) yang termasuk keluarga penerima manfaat program rastra di kota Bukittinggi, tidak lagi menerima rastra langsung dari pemerintah. Namun pemerintah pusat akan mengganggarkan Rp110 ribu per bulan melalui bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Pemko Bukittinggi Ellya Makmur menjelaskan, sebanyak 4.931 KK keluarga penerima manfaat program rastra di daerah itu, masih menerima bantuan pangan pemerintah melalui beras sejahtera dan membayar Rp24.000 untuk 15 kg beras.

Namun mulai Januari hingga Juli 2018, warga penerima tidak perlu lagi membayar sejumlah uang itu tapi tetap menerima 15 kg beras per bulannya.

“Program bantuan pangan non tunai ini, akan dimulai pada bulan Agustus 2018. Sebanyak 2.908 KK tidak lagi menerima rastra, namun akan diberikan kartu BPNT yang setiap bulannya menerima deposit sebesar Rp110 ribu. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pangan, tapi tidak dapat diuangkan,” kata Ellya, dikutip dari laman resmi Pemko Bukittinggi, Senin (4/12/2017).

Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengungkapkan, program bantuan pangan non tunai ini, diharapkan dapat dipahami masyarakat.

Tujuannya, agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan langsung terasa oleh warga penerima bantuan tanpa ada beban yang harus dibayarkan lagi.

“Kami pemerintah sangat mendukung program pemerintah pusat itu. Karena dengan program BPNT, masyarakat dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah untuk seluruh kebutuhan pangan mereka dan tidak hanya beras saja. Jika Rp 110 ribu itu tidak habis dalam satu bulan, maka dapat diakumulasikan untuk bulan depan, tapi tetap tidak dapat diuangkan,” ujar Wawako.

Irwandi melanjutkan, untuk 2.023 KK lainnya, masyarakat tetap dapat menerima bantuan dari pemerintah, namun berasal dari dana APBD Kota Bukittinggi.

Selain itu, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Sosial, masih memberikan bantuan melalui program program keluarga haraan (PKH).

Bantuan PKH masih dapat diuangkan karena ditujukan utamanya pada pendidikan dan kesehatan. Untuk tahun 2017, PKH diberikan kepada 9504 KK, namun untuk tahun 2018 akan diberikan kepada 3900 KK sesuai kebutuhan dan benar-benar warga yang membutuhkan.

Baca juga:
Tentukan Awal Ramadan, BMKG Padangpanjang Gelar Rukyatul Hilal